• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Tribun Jakarta

Peneliti LIPI: Tuntutan Kenaikan Upah Buruh Bikin Pengusaha Hengkang

Senin, 4 Februari 2013 20:56 WIB
Peneliti LIPI: Tuntutan Kenaikan Upah Buruh Bikin Pengusaha Hengkang
metrorealitaonline.com
Siti Zuhro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengingatkan bahwa sudah saatnya menghentikan tuntutan kenaikan upah buruh yang belakangan cenderung tidak masuk akal. Jika tidak, pengusaha akan bangkrut atau memindahkan investasinya ke luar negeri yang berujung pada pengangguran massal di Indonesia.

“Harus proporsional, tidak mungkin upah buruh di kota besar sama dengan daerah. Kalau dipaksakan, perusahaan akan gulung tikar dan pindah ke negara yang upahnya rendah seperti Vietnam,” ungkap Siti Zuhro kepada wartawan, Senin (4/2/2013).

Seperti diketahui, kenaikan UMP terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang mencapai 40 persen, langsung berimbas pada kelangsungan usaha sejumlah pabrik. Perusahaan kesulitan jika harus memberikan upah yang kenaikannya sangat signifikan.

Selain kenaikan upah, permintaan buruh lainnya seperti biaya kesehatan hingga uang pensiun sangat membebani perusahaan. Akibatnya, 600 pengusaha asal Korea Selatan siap-siap angkat kaki dari Indonesia. Padahal, pengusaha yang berinvestasi di daerah Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta ini sudah beroperasi selama 10 tahun.

Investor tersebut menyatakan bertekad hengkang karena tidak mampu memenuhi tuntutan buruh dan menjadi sasaran amuk dalam aksi buruh di Bekasi beberapa waktu lalu. Begitu pun pengusaha industri sepatu dan sejumlah pabrik di Jawa Barat dan Banten. Mereka mengancam pindah ke Myanmar karena dirongrong kenaikan upah buruh. Jika ini terealisasi, sekitar 500 ribu buruh yang bekerja di sektor tersebut terancam menganggur.

Menurut penilaian Siti, aksi demo buruh saat ini sangat kental aroma politis, utamanya di sejumlah daerah yang akan menggelar Pemilukada dan Pemilu 2014 yang tinggal beberapa tahun lagi. Karenanya ia mengingatkan para buruh agar jangan mudah terprovokasi. Sebab hanya segelintir elit buruh dan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari aksi tersebut.

“Mayoritas buruh sebenarnya hanya ikut-ikutan. Siapa sih yang tidak mau gaji naik? Doktrin seperti itu yang digunakan pihak-pihak tertentu sehingga buruh akhirnya mau turun ke jalan. Padahal, kalau perusahaan bangkrut atau memilih hengkang ke luar negeri atau daerah lain, imbas yang paling besar justru pada buruh itu sendiri,” urainya.

Selama ini, kata Siti, pemerintah cenderung pangku tangan mengatasi persoalan buruh. Karena itu, sudah saatnya kalangan DPR dan LSM turun tangan untuk memberi pemahaman kepada buruh.

Pemerintah saat ini diakui Siti tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Kalangan DPR dan LSM yang konsen dengan buruhlah yang semestinya berperan lebih. Persoalan buruh tidak boleh dipandang hanya dengan gaji naik saja. Harus ada perencanaan jangka panjang.

Dikatakannya, tidak ada yang salah dengan kenaikan upah buruh. Namun perlu digarisbawahi, jangan sampai para buruh hanya menjadi korban kebijakan populis pemerintah saja.

“Jika akhirnya terjadi PHK besar-besaran, apakah pemerintah sudah siap?” kata Siti mengingatkan.

Sementara itu, salah seorang buruh pabrik sepatu di Serang yang tidak ingin disebutkan namanya dan baru saja kena PHK bersama ribuan buruh lainnya mengaku kini hanya bisa pasrah. Ia menyesal karena ikut melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah.

“Hasilnya kami di-PHK karena perusahaan memang sudah tidak sanggup memenuhi tuntutan kami. Saya berharap teman-teman buruh di perusahaan lain jangan terlalu menuntut banyak. Lebih baik digaji proporsional daripada jadi pengangguran seperti saya,” tutur ayah tiga anak ini.

Penulis: Toni Bramantoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1404452 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas