• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribun Jakarta

Langgar Izin, Satpol PP Tangerang Bongkar Menara BTS Operator Seluler

Jumat, 5 April 2013 19:21 WIB
Langgar Izin, Satpol PP Tangerang Bongkar Menara BTS Operator Seluler
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi menara BTS

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Valentino Verry

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satpol PP kota Tangerang, Jumat (5/4/2013), membongkar satu unit menara BTS milik sebuah perusahaan telekomunikasi yang berada di area sekolah SMK 2 Tangerang.
Pembongkaran dilakukan karena pihak perusahaan telekomunikasi melanggar perizinan.

"Pihak perusahaan belum mengantongi ijin perpanjangan kontrak yang ada," ujar Kepala Satpol PP Kota Tangerang Irman Puijahendra.

Menurut Irman, tower milik sebuah perusahaan telekomunikasi setinggi 62 meter ini tidak memiliki perizinan.
"Mereka memang sudah sewa lahan dengan pihak SMKN 2 Tangerang sejak Agustus 2000-2010. Setelah habis masa kontrak Agustus 2010, mereka sempat mengajukan perpanjangan kontrak sampai Agustus 2015. Namun ditolak pihak sekolah karena lahan akan dibangun kelas," ucapnya.

Namun meski tidak mengantongi ijin, pihak perusahaan telekomunikasi itu tidak juga memindahkan menara BTS itu. Karena itulah pemkot Tangerang melalui Satpol PP mengambil tindakan tegas, berupa membongkar dan menyegel.

"Terpaksa kami lakukan karena pihak perusahaan tidak mengindahkan peringatan kami," tegasnya.

Berdasarkan pemantauan belasan petugas Satpol PP membongkar pagar tower dengan palu. Selain itu petugas juga mematikan mesin yang mengoperasikan menara tersebut. Selanjutnya dipasang papan bertuliskan segel.

Menurut Irman, sebelum disegel dan dibongkar, pihaknya sudah terlebih dulu melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak perusahaan telekomunikasi itu.

"Kami berharap mereka segera membongkar sendiri tower tersebut. Tapi karena tidak ditanggapi, akhirnya kami bongkar paksa," ucapnya.

Pihak perusahaan telekomunikasi itu dianggap telah melanggar Perda Nomor 7/2010 tentang pajak daerah, Perda 6/2011 tentang ketertiban umum dan Perda 17/2011 tentang retribusi. perijinan.

Editor: Willy Widianto
Sumber: Warta Kota
0 KOMENTAR
1635091 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas