• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Jakarta

Pemerintah Diminta Revisi UU Administrasi Kependudukan

Senin, 29 April 2013 17:25 WIB
Pemerintah Diminta Revisi UU Administrasi Kependudukan
NET
ILUSTRASI

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Feryanto Hadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran (JAKER-PAK) mengecam pembuatan akta kelahiran diatur dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pasal tersebut ditegaskan, pencatatan Kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk, sehingga penduduk yang harus proaktif mencatat kelahirannya, agar bisa memiliki akt kelahiran.

Latifah Iskandar, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil menjelaskan, hak identitas bagi seorang anak sebelumnya sudah dinyatakan dalam pasal 5 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Latifah, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat 1 dan 2.

Ayat (1) menyatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan ayat (2) berbunyi identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

"KPAI dan JAKER-PAK memohon Kepada Mahkamah Konsititusi membatalkan pasal-pasal dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan bahwa pencatatan kelahiran adalah kewajiban negara," tutur Latifah dalam konferensi pers, di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013). (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
0 KOMENTAR
1725142 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas