• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Jakarta

Budi Karya Jadi Dirut, Saham Pemprov DKI di PT Jakpro Bisa Hilang

Rabu, 1 Mei 2013 05:21 WIB
Budi Karya Jadi Dirut, Saham Pemprov DKI di PT Jakpro Bisa Hilang
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo disambut warga dan berebut ingin bersalaman dengannya saat akan masuk ke SMPN 108, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/4/2013). Jokowi berkunjung ke SMPN 108 tidak lain untuk bersilaturahmi dan memberi arahan kepada siswa yang baru selesai melaksanakan Ujian Nasional(UN). (WARTAKOTA/Angga Bhagya Nugraha)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI terancam kehilangan saham di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) jika Gubernur DKI Jakarta Jokowi tetap memilih Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Budi Karya, menjadi Direktur Utama PT Jakpro.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu, pencalonan Budi Karya sebagai Dirut Jakpro hanya sebagai pelengkap.

Beberapa posisi strategis di PT Jakpro, ungkapnya, sudah diisi oleh orang-orang dari PT PJA, seperti Pramono Hadi Sayogyo (eks Direksi PJA) yang saat ini menjadi Direktur Operasional Jakpro, dan Palgunadi Setiawan (Ketua Komite Audit PJA) sebagai Komisaris Utama Jakpro.

Ia menilai setelah itu nantinya saham PT Jakpro akan dikuasai oleh PT Pembangunan Jaya (PJ) yang merupakan holding PT PJA, dimana saham Pemprov DKI hanya 20 persen saja.

"Ada indikasi take over PT Jakpro oleh PT Pembangunan Jaya yang merupakan holding dari PT PJA dibalik pencalonan Budi Karya menjadi Dirut PT Jakpro," kata Victor dalam keterangan persnya, Selasa (30/4/2013).

Dijelaskannya, setelah nanti Budi Karya resmi menjadi Dirut PT Jakpro, dalam kurun satu sampai dua tahun, akan melakukan go public (sebelum mempublikasikan rencana reklamasi). Lalu setelah itu, ujarnya, saham mayoritas PT Jakpro akan dibeli oleh PT PJ dimana PT PJ mayoritas pemegang saham 80 persen dan Pemprov DKI hanya 20 persen.

"Skenario ini telah direncanakan. Kedua orang mantan pejabat PT PJA yang saat ini duduk di PT Jakpro berada dibawah kendali PT PJA," bebernya.

Adapun proyeksi panjang PT Jakpro setelah saham Pemprov DKI tersisa 20 persen adalah proyek pengembangan reklamasi berpotensi seluas 2.800 hektar. Dengan asumsi setelah go public dan dibawah kendali PT PJ, nilai sahamnya akan melonjak secara signifikan.

"Dari nilai tanah reklamasi saja akan mendapat keuntungan hingga Rp 560 triliun," ungkapnya.

Indikasi-indikasi tersebut, tegas Victor, akan sangat disayangkan apabila Jokowi-Ahok masih keukeh menjadikan Budi Karya menjadi Dirut PT Jakpro.

"Kepercayaan rakyat terhadap Jokowi-Ahok akan sangat ternodai apabila tetap menjadikan Budi Karya sebagai Dirut PT Jakpro," pungkasnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Willy Widianto
0 KOMENTAR
1731462 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas