• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribun Jakarta

Kepala KPU BC Tanjung Priok Dilaporkan ke Komisi Ombudsman

Kamis, 2 Mei 2013 17:24 WIB
Kepala KPU BC Tanjung Priok Dilaporkan ke Komisi Ombudsman
NET

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak puas hanya melapor ke Polda Metro Jaya, Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo) juga melaporkan Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok ke Komisi Ombudsman, Kamis (2/5/2013).

Laporan disampaikan langsung Ketua Umum Hiplindo HM Jusuf Rizal, didampingi Bendahara Hiplindo Aswan Kusyanto.

"Kami melaporkan Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok ke Komisi Ombudsman, atas penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara. Atas perbuatannya, dia bisa dijerat pidana, perdata, maupun melanggar kode etik selaku pejabat pemerintah," ujar Jusuf dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Jusuf menuturkan, laporannya langsung diterima Ketua Ombudsman Danang G Wardana beserta para staf, di Kantor Komisi Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Jusuf mengungkapkan, menurut pernyataan dKetua Komisi Ombudsman Danang G Wardana, laporan Hiplindo segera ditindaklanjuti oleh Komisi Ombudsman, karena sebelumnya sudah ada laporan lain, terkait kinerja aparat Bea dan Cukai.

Dengan adanya data-data yang konprehensif dari Hiplindo, menurut Danang lebih memudahkan Komisi Ombudsman bergerak.

"Ombudsman juga mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, jangan sampai prosesnya terhambat," tutur Jusuf.

Diberitakan sebelumnya, Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok B Wijayanta DM, terancam pidana penjara dua tahun, jika terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang seperti yang dilaporkan Hiplindo ke Polda Metro Jaya, Jumat (26/4/2013), dengan nomor laporan TBL/1392/IV/2013/PMJ/Dit Reskrimum.

Hiplindo melaporkan Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok, karena
dinilai telah menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian pada para pengusaha. Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok juga dinilai telah melanggar Peraturan Dirjen mengenai impor barang dan kode etik.

Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok B Wijayanta, diduga melanggar importasi seperti yang tercantum di pasal 19 Keputusan Dirjen Pajak No 07/BC/2003 tentang pengeluaran barang setelah PIB (Pemberitahuan Impor Barang) maksimal 30 hari.

Jusuf mengungkapkan, Wijayanto malah memersulit dan tidak memberikan kepastian hukum atas PT Prima Daya Indotama (anggota Hiplindo), sehingga lebih dari tiga bulan barang tidak juga keluar.

"Barang milik PT Prima Daya Indotama masuk 15 Januari 2013, mestinya kan kalau sesuai pasal 19 Keputusan Dirjen tentang importasi, maksimal 15 Februari 2013 barang sudah bisa keluar. Tapi ini sampai tiga bulan belum menerima surat perintah pengeluaran barang," ungkap Jusuf.

Padahal, saat itu ada dua lagi kontainer milik PT Prima Daya Indotama yang isinya garmen. Dua kontainer itu sudah bisa diambil. Namun, tinggal satu kontainer yang tertahan hingga tiga bulan. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas