• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 April 2014
Tribun Jakarta

Dewan Transportasi Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Parkir

Jumat, 3 Mei 2013 15:39 WIB
Dewan Transportasi Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Parkir
/TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
GEMBOK BAN MOBIL SEMBARANG PARKIR - Sebuah mobil dengan nomor kendaraan DD 1157 JW digembok akibat memarkir di ruas jalan Ap Pettrani, Makassar. Selasa (23/4). Saksi ini sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) Kota Makassar tentang larangan parkir disepanjang jalan AP Pettarani. (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendorong pemerintah untuk menata parkir di ibukota. Azas Tigor Nainggolan, Ketua DTKJ, mengatakan penataan parkir tersebut khususnya lebih difokuskan pada on street parking atau parkir pinggir jalan.

"Kami ingin menggali kembali parkir di badan jalan, on street parking untuk pengendalian transportasi dan kebocoran dana di Jakarta. Kalau off street parking sudah lebih baik," ujar Tigor dalam diskusi "Menata Parkir On Street Sebagai Pengendali Penggunaan Kendaraan Pribadi dan Instrumen Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah".

Menurut Tigor, tarif parkir harus mahal. Sebab tarif mahal dapat membangun transportasi yang baik di Jakarta. Ia melihat tarif parkir di Jakarta merupakan tarif termurah sedunia, jika dibandingkan di negara tetangga, seperti Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura.

Di luar tarif parkir tersebut, DTKJ menginginkan pemerintah memperbaiki manajemen parkir on street yang telah mereka rekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta tiga tahun lalu. Perbaikan manajemen parkir dapat dilakukan dalam beberapa cara.

Pertama manajemen harus berdasarkan sistem zona, yaitu zona pinggir (kota), zona antara, dan zona pusat dengan perbandingan besaran tarif satu, tiga, dan lima kali lipat. Semakin parkir ke zona pusat, tarif parkir semakin mahal.

Kedua menetapkan sistem tarif yang berbeda antara on street dan off street parking. Ketiga menetapkan kawasan atau titik parkir badan jalan yang ada sebagai batasan zona parkir. Keempat, menerapkan pengelolaan parkir dengan kombinasi batasan waktu dan tarif progresif pada wilayah padat parkir.

"Melakukan pembatasan ruang parkir, jadi semakin ke tengah kota atau pusat kota, seharusnya ruang parkir semakin terbatas dan sulit. Malah pemerintah akan bangun parkir bawah tanah di Monas, nggak perlu parkir di tengah kota," kata Tigor, Jumat (3/5/2013).

Keenam, menghapud kewajiban penyediaan ruang parkir bagi gedung perkantoran atau tempat belanja, serta sarana publik lainnya. Ketujuh, mengembangkan pengadaan parkir Park and Ride di pinggir kota khususnya di terminal kereta api dan halte busway.

"Sekarang yang sudah ada Park dan Ride itu di Kampung Rambutan, Kalideres, dan Ragunan, tetapi belum maksimal."

Kedelapan, membangun kesadarab parkir bersama antara sesama fasilitas atau gedung publik. Kesembilan, melakukan secara konsisten penegakan dan pengawasan kawasan parkir, agar tidak tumbuh parkir liar.

Kesepuluh UP Parkir bertindak sebagai regulator dan pengelolaan parkir badan jalan diserahkan kepada pihak ketiga atau operator parkir swasta, seperti pengelola parkir dalam gedung. Kesebelas, membangun sistem pengelolaan parkir badan jalan secara elektronik.

"Paradigma parkir bersama harus dibangun. Seperti memaksimalkan parkir IRTI, mal, atau gedung perkantoran," tambah Tigor.

Editor: sanusi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1742362 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas