• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 18 September 2014
Tribun Jakarta

Prabowo Prihatin Kasus Perbudakan Buruh di Tangerang

Sabtu, 4 Mei 2013 11:57 WIB
Prabowo Prihatin Kasus Perbudakan Buruh di Tangerang
AFP/ADEK BERRY
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto

 TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua DPP bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburrokhman, menegaskan kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang mengejutkan sekaligus memprihatinkan.

"Hampir tidak masuk akal, setelah hampir 70 tahun Indonesia merdeka , praktek perbudakan masih bisa terjadi justru di daerah yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan dan menimpa begitu banyak orang," kata Habiburrokhman dalam rilisnya, Sabtu (4/5/2013).

Menurut dia, sangat sulit untuk tidak menyalahkan pemerintah terutama Menakertrans, Kapolri dan Presiden dalam permasalahan ini.

"Kasus perbudakan buruh di Tangerang ini adalah contoh konkrit kelalaian pemerintah dalam melindungi kaum buruh," kata Habiburrokhman.

Dia menegaskan kemungkinan besar dalam kasus ini terjadi 3 tindak pidana serius yaitu penghilangan kemerdekaan sebagaimana diatur pasal 333 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Kemudian, tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2007 yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara .

Dijelaskan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. "Beliau prihatin disaat kaum buruh berjuang menolak upah murah dan menolak outsorching, justru hal yang jauh lebih buruk masih bisa menimpa sebagian buruh," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo menugaskan advokat-advokat Gerindra yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya untuk memberikan bantuan advokasi baik langsung maupun tidak langsung kepada buruh pabrik kuali tersebut.

"Selain itu anggota DPR asal Gerindra juga diminta bergerak aktif turut menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya selaku pengawas jalannya pemerintahan," katanya.


Secara umum, lanjut Habiburrokhman, pihaknya  akan melakukan upaya terbaik dan menggunakan seluruh jaringan yang kami miliki guna menyelesaikan permasalahan ini sampai semua pelaku yang terlibat dapat  mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum dan para korban dipulihkan haknya.

 "Bagi Gerindra kaum buruh adalah kawan sejati dalam perjuangan melawan neoliberalisme, karena mereka adalah

 korban paling nyata dari neoliberalisme. Oleh karena itu Gerindra akan selalu melakukan tindakan solideraitas tiap kali kaum buruh mendapat perlakuan yang buruk," ujarnya.
 
Dikatakan Gerindra  menuntut kepada Presiden untuk menginstruksikan Menakertrans dan Kapolri melakukan tindakan hukum darurat (emergency legal action) terkait permasalahan ini.

 
Menakertrans harus memperhatikan pemulihan hak-hak buruh yang menjadi korban berikut dengan kompensasinya. Khusus untuk Kapolri, dengan bukti-bukti yang demikian jelas dimuat media massa, seharusnya dalam waktu satu  atau dua hari ini sudah bisa ditetapkan tersangka.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Rachmat Hidayat
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
1 KOMENTAR
1744952 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Jack Sparrow-Sabtu, 4 Mei 2013 Laporkan
    Kalau cuma prihatin saya juga bisa tetapi kalau menangkap pelakunya pasti saya tidak bisa lha wong saya nggak punya wewenang dan kekuasaan. Pengusahanya pasti punya bekingan aparat, paling hukumannya ringan atau bebas karena bisa menyuap pengadilan, untun
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas