• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 19 September 2014
Tribun Jakarta

Mahasiswa Minta Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Penajem Pasir Utara

Jumat, 24 Mei 2013 19:48 WIB
Mahasiswa Minta Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Penajem Pasir Utara
ist

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DKPP digruduk oleh sektar 500 mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Peduli Panajem Pasir Utara (SMP 3).

Para mahasiswa itu mendesak agar KPU Pusat membatalkan kemenangan kandidat Bupati dalam pilkada Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dimana kandidat bernama Yusran Aspar adalah mantan seorang narapidana korupsi. Bahkan, Yusran telah memiliki putusan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

"Jelas dalam UU persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil syarat untuk jadi kepala daerah tidak pernah dijadikan tersangka," ungkap Koordiantor SMP 3, Fajar Ardy Hidayatullah di Gedung KPU, Jumat (24/5/2013).

Disebutkan, dalam peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 9 ayat 1 huruf F menyatakan 'Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat ; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Disebutkan juga dalam Pasal 10 ayat 1 huruf N bahwa persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tersebut, dilengkapi dengan bukti, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahu atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf F," papar Fajar Ardy Hidayatullah.

Fajar menyatakan, Yusran sebagai kandidat bupati juga melakukan berbagai kecurangan mulai dari politik uang, manupulasi suara pemilih hingga membuat surat suara palsu, dan bukti2 tersebut sudah dihadirkan dalam siding Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU pusat harus segera membatalkan hasil pilkada Penajam Paser Utara-Kaltim," tuturnya.

DKPP dikatakannya, harus berani melakukan pemecatan terhadap ketua KPUD Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah melakukan kecurangan denga meloloskan mantan narapidana.

"Masyarakat Penajam Paser Utara tidak ingin dipimpin oleh maling dan berwatak curang," tandasnya.

Dalam menjalankan protesnya itu, mahasiswa membawa spanduk bertulisan Usut tuntas, Kami menolak hasil pilkada Panajam Paser Utara dan meminta pecat ketua KPUD Panjemen Andi Arfin. Selain itu, mahasiswa juga membawa pocong sebagai matinya demokrasi di Kalimantan Timur.

Editor: Toni Bramantoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
2 KOMENTAR
1826352 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Ina-Kamis, 30 Mei 2013 Laporkan
    Tolong dibaca dulu putusan PK dari
    MA, sehingga jelas status ybs. Putusan
    yg BHT adalah putusan PK tersebut,
    yg mana skaligus memulihkan nama
    baik beliau. Kasihan anda berlelah-
    lelah untuk sesuatu yg anda tidak
    ketahui. Media jg semestinya meminta
  • ABDUL SUKUR-Sabtu, 25 Mei 2013 Laporkan
    Seyogyanya tanpa UU
    ,apalagi ada pasal dlm UU
    yg berlaku ,SIAPAPUN yg
    menga jukan Menjadi Pemi
    mpin di Negeri Ini yg
    katanya Hukum menjadi
    Panglima Layaknya
    Kandidat apapun Pejabat
    Publik TIDAK CACAT hukum
    apalagi anggota Partai
    berke dudukan sb
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas