Sabtu, 27 Desember 2025

Hari Buruh

May Day, 80 Ribu Buruh KSPSI Gelar Aksi Amal

Kendati demikian, Andi menegaskan, akan tetap menggunakan 'parlemen jalanan' untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan para buruh.

Editor: Rendy Sadikin
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merayakan HUT ke-41 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2014). Sebelumnya ribuan buruh tersebut berunjuk rasa di depan Gedung DPR dengan beberapa tuntutan, yakni tolak kebijakan upah murah, perbaikan pelaksanaan BPJS Kesehatan, cabut Inpres No.9/2013, revisi Permenakertrans No.13/2012, dan hapuskan sistem kerja kontrak/outsourcing. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 80.000 buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di Jakarta, tidak menggelar unjuk rasa di Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2014 ini.

"Untuk di Jabodetabek, kita pusatkan di Cengkareng. Ada pengobatan gratis dan pembagian sembako untuk masyarakat umum yang tidak mampu," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea kepada Kompas.com, Kamis (1/5/2014) pagi.

Selain itu, lanjut Andi, para buruh juga akan mengadakan acara pemberian sumbangan bagi anak-anak di beberapa panti asuhan di wilayah Tangerang, Banten. Acara amal tersebut, kata Andi, merupakan bagian dari acara bakti sosial yang serentak dilaksanakan anggota KSPSI seluruh Indonesia, yakni di 28 provinsi. Di Jabodetabek, perayaan amal tersebut dipusatkan di Cengkareng, Tangerang, Banten.

Kendati demikian, Andi menegaskan, akan tetap menggunakan 'parlemen jalanan' untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan para buruh. Rencananya, KSPSI bakal menggedor Jakarta, terutama di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 2 Mei 2014, besok.

"Jam 10.00 WIB kita bergerak dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Unjuk rasa ini juga serentak di 28 provinsi dengan jumlah anggota 3,7 juta se-Indonesia," lanjutnya. Soal tuntutan, para buruh tetap mengusung menolak upah murah di seluruh provinsi dan sektor, menolak kriminalisasi buruh dan menolak kenaikan tarif daftar listrik.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved