Forkoma PMKRI Ajak Publik Kritisi Peraturan Pemerintah yang Melegalkan Arorsi

"Oleh karna kami mendorong publik untuk terus mengkritisi Peraturan Pemerintah ini agar pemerintahan baru Jokowi membuka dialog untuk merevisinya

Forkoma PMKRI Ajak Publik Kritisi Peraturan Pemerintah yang Melegalkan Arorsi
HO
Forkoma PMKRI bersama Forkes Nasdem menyelenggarakan seminar mengkritisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang berpotensi diselewengkan untuk melegalkan aborsi. Seminar digelar Sabtu (11/10/2014). Tampak (dari kiri ke kanan) moderator Rosmary Sihombing serta dua pembicara Hermawi F Taslim (Ketua Forkoma PMKRI) dan Yeremias Jena dari unit etika Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta. 

TRIBUNENWS.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang pada bagiannya ke-4 mengatur mengenai penyelenggaraan aborsi berpotensi diselewengkan. Kekhawatiran itu mengingat banyak ketentuan hukum yang multitafsir.

Salah satunya adalah pasal 34 ayat 2 PP nomor 61 tahun 2014 tentang pembuktian perkosaan yang berdasarkan keterangan penyidik. Nanti dalam prakteknya, dikhawatirkan akan banyak kasus perkosaan yang bernuansa rekayasa, apabila moralitas penyidik kasus yang bersangkutan dangat rendah.

"Oleh karna kami mendorong publik untuk terus mengkritisi Peraturan Pemerintah ini agar pemerintahan baru Jokowi membuka dialog untuk merevisinya sejalan dengan aspirasi yang berkembang," ujar Ketua Forkoma PMKRI Hermawi F Taslim dalam rilis yang diterima Tribunnews, Minggu (12/10/2014).

Pandangan Taslim ini disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam seminar "Legalisasi Aborsi? Kajian Kritis atas PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi" di Jakarta, Sabtu 11 Oktober 2014.

Pernyataan senada disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang juga Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dr dr M Naseer. Naseer mengaku banyak menemukan rekayasa kasus perkosaan baik yang bermotif pemerasan dan atau jebakan.

Naseer menyatakan secara umum peraturan pemerintah tersebut bermasalah yakni pada bagian ke-4, dan perlu diperbaiki substansinya.

Sebaliknya pakar Ginekologi dari Universitas Indonesia Dr Ekarini Aryasatiani menyambut baik lahirnya peraturan pemerintah ini ini sebagai payung hukum bagi para dokter yang akan mengambil tindakan.

"Kalau ada kekurangan masih kita perbaiki bersama, tapi keberadaan PP ini memang sangat dibutuhkan untuk melindungi profesi kedokteran," ujar Rini.

Pembicara lain Yeremias Jena dari unit etika Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta menekankan betapa penting posisi moral setiap oknum yang akan terlibat dalam menjalankan peran yang termuat dalam PP itu. "Ada baiknya kita menentukan posisi moral kita apakah pro- life atau pro-choice," ujar Yeremias.

Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) dengan kumpulan profesi kesehatan (Prokes) Ormas Nasdem. Seminar dihadiri puluhan peserta, sebagian besar dokter yang bekerja di berbagai poliklinik, puskesmas dan rumah sakit di wilayah Jakarta.

Halaman
12
Editor: Domu D. Ambarita
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help