Massa Pendukung Nur Alam Gelar Aksi di Depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Massa Sulawesi Tenggara Menggugat (Sulam) KPK' menggelar aksi damai di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Massa Pendukung Nur Alam Gelar Aksi di Depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Aksi damai yang dilakukan oleh massa pendukung Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menamakan diri 'Massa Sulawesi Tenggara Menggugat (Sulam) KPK', di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang pendukung Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menamakan diri 'Massa Sulawesi Tenggara Menggugat (Sulam) KPK' menggelar aksi damai di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Koordinator Sulam, Muhammad Ikram (24) mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara yang kini tengah terjerat kasus korupsi, dan sedang berupaya menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Aksi ini sebagai bentuk support terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh bapak Nur Alam, yang mengajukan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ikram, saat ditemui di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Ia menegaskan akan melakukan aksi tersebut hingga Nur alam memenangkan gugatan praperadilan,"Ya kami akan melakukan aksi-aksi ini sampai ada putusan (memenangkan praperadilan),".

Ikram mengklaim masyarakat Sulawesi Tenggara sangat mengetahui kinerja sang gubernur.

Ia pun meyakini bahwa apa yang dikerjakan oleh Nur Alam tidak pernah menyimpang dan selalu mensejahterakan warganya.

"Kami tahu kinerjanya tidak pernah bergeser dari kesejahteraan dari rakyat Sulawesi Tenggara," jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka korupsi terkait kasus izin tambang PT Anugerha Harisma Barakah (AHB) dan PT Billy.

Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalan pemberian izin pertambangan nikel pada dua kabupaten di provinsi tersebut sejak 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan tersebut dilakukan lantaran dirinya menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, terdapat penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help