Pilgub DKI Jakarta

Ketua Desk Pilkada DPP PKS: Video #BeragamItuBasukiDjarot Terkesan Tendensius

Ketua Desk Pilkada DPP PKS Aboebakar Alhabsy mengaku penasaran video dengan hastag #BeragamItuBasukiDjarot

Ketua Desk Pilkada DPP PKS: Video #BeragamItuBasukiDjarot Terkesan Tendensius
NET
Ketua Desk Pilkada DPP PKS Aboebakar Alhabsy 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Desk Pilkada DPP PKS Aboebakar Alhabsy mengaku penasaran video dengan hastag #BeragamItuBasukiDjarot. Setelah ia melihat, menyimak video berdurasi dua menit tersebut, menurutnya, ada kesan framming yang menyudutkan ummat Islam.

"Seolah ummat Islam yang digambarkan berpeci dan bersorban selalu anarkis. Mereka digambarkan anti kebhinekaan dengan melakukan aksi ganyang china dan melakukan kerusuhan," ujar Aboebakar, Senin (10/4/2017).

Harus diakui, Aboebakar menegaskan, konten video tersebut sangat tendensius dan memojokkan ummat Islam. Padahal faktanya, telah dibuktikan, bahwa jutaan ummat Islam berkumpul di Jakarta ketika memprotes penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama tanpa ada aksi anarkhis.

"Bahkan, beberapa kali ketika ada etnis lain yang non muslim hendak melakukan pemberkatan di gereja, mereka malah dibantu dan diamankan. Yang saya rasakan, konten video ini sangat provokatif sehingga dapat meresahkan masyarakat," lanjut Aboebakar dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com.

Seharusnya, harap Aboebakar, panwas memberikan teguran keras atau bahkan memberikan sanksi atas muatan video tersebut. Dalam pasal 19 huruf e Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 dijelaskan bahwa materi kampanye tidak boleh provokatif.

"Jangan sampai kondisi persatuan dan keberagaman yang selama ini sudah baik di Jakarta harus dikorbankan demi ego kampanye saja.Buat saya, tidak ada masalah ketika salah satu cuplikan disana seolah ingin menunjukkan bagaimana prestasi etnis china di Indonesia," ungkapnya.

"Namun kita semua tahu, bangsa ini sudah dewasa. Indonesia selalu memberikan apresiasi untuk putra terbaik bangsa, dari golongan maupun etnis manapun," katanya lagi.

Aboebakar mengingatkan kembali, Pasal 19 huruf c Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 mensyaratkan agar materi kampanye harus edukatif. Yaitu memberikan informasi yang bermanfaat atau mencerahkan untuk pemilih.

"Tentunya kita semua ingin panwas menjalankan tugasnya dengan baik, menggunakan aturan main yang ada untuk mengakkan tata tertib dalam berkampanye di pilkada DKI," tegas Aboebakar.

Hingga berita ini diturunkan, tribun belum mendapat tanggapan dari pihak Basuki-Djarot.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved