YLKI: Pengelola Apartemen Green Pramuka Bikin Konsumen Takut Perjuangkan Hak

YLKI mengecam segala bentuk kriminalisasi yang oleh dilakukan developer, yang bertujuan membungkam daya kritis konsumen.

YLKI: Pengelola Apartemen Green Pramuka Bikin Konsumen Takut Perjuangkan Hak
WARTA KOTA/ARIE PUJI WALUYO
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus yang menimpa aktor dan komika Muhadkly Acho, terkait transaksi jual-beli unit apartemen di Green Pramuka City merupakan kriminalisasi terhadap konsumen. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus yang menimpa aktor dan komika Muhadkly Acho, merupakan kriminalisasi terhadap konsumen.

Sebab, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Acho pada kasus tersebut.

"Mencermati kasus yang menimpa Acho yang dipolisikan oleh pengembang Green Pramuka, setelah YLKI membaca substansi curhatan atau tulisan Acho di media sosial atau website, YLKI tidak mendapatkan potensi pelanggaran yang dilakukan konsumen, khususnya dalam perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan pers yang diterima Warta Kota, Senin (7/8/2017).

Apa yang ditulis atau disampaikan konsumen, lanjut Tulus, adalah upayanya untuk merebut hak-haknya, yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha, pengembang Green Pramuka.

Bahwa konsumen kemudian menulisnya di media sosial, menurut Tulus, sebab dipandang pengaduan-pengaduan serupa sudah mampet, tidak mendapatkan respons memadai dari pihak manajemen Green Pramuka.

Baca: Dianggap Mengkrminalisasi Konsumennya, Ini Tanggapan Pengelola Apartemen Green Pramuka

"Terbukti pengaduan serupa sudah banyak diungkap konsumen, termasuk pengaduan konsumen ke YLKI, dan bahkan sudah diliput media," ujarnya.

Baca: Melihat dengan Mata Kepala Sendiri Bagaimana Pitbull Menggigit Leher Sasa, Titin Mengaku Masih Ngeri

Sehingga, katanya, apa yang dilakukan konsumen sudah sesuai haknya, yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen, lanjutnya, berhak didengar pendapat dan keluhannya, sesuai pasal 4. Termasuk, menyampaikan keluhan dan pendapatnya via media massa dan media sosial. Yang penting yang disampaikan konsumen fakta hukumnya sudah jelas, bukan fiktif (hoax), yang berpotensi fitnah.

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help