Abdul Haris Ma'mum: Presiden tak Perlu Mendengarkan Komentar Minor atas Rencana Reshuffle

Wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang belakangan ini terlihat gaduh.

Abdul Haris Ma'mum: Presiden tak Perlu Mendengarkan Komentar Minor atas Rencana Reshuffle
ist

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Haris Ma mum, membenarkan, banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi kali ini.

Namun demikian, dikatakan Abdul Haris, pihak-pihak yang berkomentar miring terhadap rencana reshuffle itu sama sekali kontraproduktif.

Alih-alih memberi pencerahan atau masukan terhadap perbaikan kinerja kabinet, tapi malah saling membenturkan sesama menteri sehingga membuat mereka saling curiga satu sama lainnya.

"Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Presiden sangat paham dan tahu apa yang akan dilakukannya. Jangan asal komentar soal reshuffle," ungkapnya, Jumat (11/8/2017).

Menurut Abdul Haris, yang akrab disapa Sofiwi, Presiden tak perlu mendengarkan komentar minor atas rencana reshuffle. Presiden tidak perlu ragu melakukan reshuffle kabinet selama hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Ini mungkin saja momentum baik untuk perbaikan kinerja. Kita malah akan dorong segera (reshuffle) supaya target pembangunan pemerintah sesuai Nawacita tercapai," kata Sofiwi.

Dia juga mengatakan, isu pergantian menteri sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah lain, misalnya soal penolakan full day school (FDS), atau soal isu yang terkait pribadi beberapa menteri, misalnya Menteri Esdm Ignasius Jonan, Menteri Kelainan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarmo, atau Mendiknas Muhadjir.

"Nggak ada urusannya dengan penolakan FDS. Ini komentar bodoh dan tidak paham. Reshuffle itu urusannya Presiden," selorohnya.

Soal kinerja menteri yang jadi sorotan, juga kewenangan Presiden dalam menilainya. Menteri Jonan, misalnya, termasuk salah satu menteri yang kinerjanya baik dan terukur.

"Tapi kita tahu, sekarang ada yang coba menendang dia dari kabinet melalui cara-cara kotor. Ini tidak sehat. Sekali lagi, reshuflle itu hak Presiden. Biarkan saja Presiden menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif dalam memilih pembantu-pembantunya. Jadi sangat naif kalau ada tokoh ormas mengaitkan reshuffle dengan masalah lain. Kita ini nggak pernah usil dengan ormas lain, tapi kalau kita diusilin, ya kita nggak terima," papar Sofiwi.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden tidak menghiraukan pihak-pihak yang berusaha mengintervensi.

"Tekanan terhadap Presiden soal isu reshuffle ini sangat terasa. Termasuk membenturkan sesama menteri dan politisi. Saya berharap Presiden tidak kalah oleh tekanan dari luar. Lakukan saja sepanjang untuk memperbaiki kinerja," jelas Sofiwi yang juga seorang pengacara ini.

Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help