Cegah Kebakaran Lagi, Djarot Minta PT KAI Bantu Tertibkan Kampung Bandan
Ia pun menjelaskan bahwa rumah-rumah petak yang berada di kawasan tersebut berdiri di atas tanah milik PT KAI.
Penulis:
Fitri Wulandari
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi kebakaran yang terjadi di Kampung Bandan, Jakarta Utara, pada Sabtu, 16 September 2017 kemarin, membuat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara.
Ia pun menjelaskan bahwa rumah-rumah petak yang berada di kawasan tersebut berdiri di atas tanah milik PT KAI.
Oleh karena itu ia meminta agar PT KAI bisa mengamankan wilayah tersebut sehingga tidak menjadi hunian bagi warga.
"Di sekitar rel itu kebakaran ya, rumah-rumah petak, jadi ini sebetulnya wilayahnya PT KAI, maka berkali-kali saat berkoordinasi dengan PT KAI, tolong di bantaran rel agar diamankan," ujar Djarot, saat ditemui di Balai kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Menurutnya, jika PT KAI bisa mengamankan wilayah itu dari pemukiman maka kebakaran bisa dihindari.
"Maka kita bisa meminimalisir kebakaran," kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menilai, rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut sebagian besar tidak resmi.
Sehingga Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa membantu mereka dalam mendapatkan fasilitas rumah susun.
"Kan rumah-rumahnya sebagian besar ilegal, rumah bedeng-bedeng, tentu saja kalau seperti ini kami tak bisa fasilitasi untuk di rusun," kata Djarot.
Baca: Sebelum Masa Kerja Habis, Pansus Angket Ingin Sampaikan Temuan ke Presiden Jokowi
Selain itu politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan melihat data penduduk yang menghuni wilayah itu.
Jika mereka merupakan warga DKI, maka pihaknya bisa membantu mereka untuk mendapatkan rumah susun.
"Kita harus lihat juga, itu rumah warga DKI atau tidak, kalau warga DKI, ada harapan kita masukkan sebagai penghuni rusun," tegas Djarot.
Lebih lanjut Djarot pun kembali menegaskan jika warga yang menghuni kawasan itu bukan merupakan warga yang memiliki KTP DKI, maka tentunya Pemprov DKI tidak bisa membantu.
Hal tersebut karena Pemprov DKI fokus pada warga ibukota yang kini antre mendapatkan rumah susun.
"Yang warga di luar DKI, tentunya kami tak bisa fasilitasi, karena banyak yang sudah antre ingin dapat rusun," ujar Djarot.
