Ketua DPRD DKI Jakarta Angkat Bicara Soal Anies-Sandi Tak Beri PMD Kepada BUMD

Prasetyo mengatakan hal tersebut dikarenakan ada program-program Anies-Sandi yang masih kekurangan anggaran.

Ketua DPRD DKI Jakarta Angkat Bicara Soal Anies-Sandi Tak Beri PMD Kepada BUMD
youtube
Anies-Sandi bertemu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berkomentar mengenai kebijakan yang akan diambil Gubernur dan wakil Gubernur untuk tidak memberikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD).

Prasetyo mengatakan hal tersebut dikarenakan ada program-program Anies-Sandi yang masih kekurangan anggaran.

"Itu yang sekarang kenapa tidak diberi anggaran, ini kan policy gubernur, karena program-program dia masih kurang anggaran," ujar Prasetyo di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Baca: Terima Laporan PKPI, Bawaslu Perintahkan KPU Periksa Dokumen Secara Fisik

Baca: Korban Tewas Gempa Perbatasan Iran-Irak Capai 530 Orang, Bantuan Masih Belum Tersebar

Politikus  PDIP ini juga tidak menyalahkan kebijakan pemimpin baru Jakarta yang baru sebulan menjabat tersebut.

"Beliau (Anies Baswedan) bilang mau coba. Setiap tahun kan, BUMD itu diberi tambahan anggaran. Diminta-minta tapi implementasinya enggak tahu. Mungkin buat beliau, itu kebijakan beliau silakan. Saya akan menjaga juga," ucap Prasetyo.

Lanjut Prasetyo, kelima BUMD seperti PD Pembangunan Dharma Jaya, Jakpro, Food Station, Jakarta Tourisindo, dan Aksrida bisa saja berjalan tanpa hambatan.

"Saya rasa sehat, saya rasa bisa. Karena sekali lagi, dia (BUMD) setiap tahun dibantu, sekarang kita ingin tahu implementasinya yang kita bantu itu sampai mana," ujar Prasetyo.

Ia memberikan contoh atas penggunaan anggaran PMD yang dirasa sia-sia pada BUMD Jakpro.

"Contoh kayak Jakpro, ada anggaran untuk beli Palyja. Itu dari saya anggota DPRD sampai Ketua DPRD itu nggak jadi-jadi. Sekarang saya pertanyakan dalam rapat banggar itu, mana itu? Mana bunganya? Gak mungkin uang itu disimpan di bank. Gak ada bunganya,"

"Saya minta diaudit. Hal seperti itu supaya sehat semuanya. Jadi nanti diperubahan kalau gak dapat, bisa dibantu lagi. Sifatnya tidak baku," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Sandi mengatakan tidak diberikannya anggaran PMD pada beberapa BUMD itu dimaksudkan karena adanya kemandirian dan keleluasan mengembangkan usaha.

"Alhamdulillah saya dulu di dunia usaha mendorong perusahaan-perusahaan untuk mandiri dan begitu mereka diberikan keleluasaan, tentunya menjaga tupoksi, karena kan mereka bisa profesional dan bisa berkembang lebih besar lagi," ujar Sandi, Rabu pagi (15/11/2017).

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Ferdinand Waskita
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help