Alasan Sandi Belum Pastikan Penyederhanaan LPJ Dana RT RW

Pemerintah provinsi DKI Jakarta hingga kini masih belum bisa memastikan apakah akan menghapus laporan pertanggungjawaban dana RT RW.

Alasan Sandi Belum Pastikan Penyederhanaan LPJ Dana RT RW
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberikan keterangan mengenai film Chrisye kepada para awak media di Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan (6/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional RT RW masih bergulir.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta hingga kini pun masih belum bisa memastikan apakah akan menyederhanakan atau secara keseluruhan menghapus laporan pertanggungjawaban dana RT RW.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mendukung dan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyerderhanaan LPJ.

"Oh harus karena makin lama, kalau bisa jangan bikin ruwet makin sederhana makin baik. Makin sederhana makin simpel, kwitansi ga perlu berlembar-lembar, cukup satu lembar kalau bisa bahkan kalau perlu pertanggungjawaban di-upload cukup," kata Sumarsono di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, (6/12/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno yang ditemui mengatakan belum bisa menerima usulan Sumarsono dalam digitalisasi LPJ RT RW.

Baca: Novanto Tidak Berdaya, Berkas Perkara Satu Troli Dilimpahkan ke Pengadilan

Menurut pria yang akrab dipanggil Sandi ini, belum banyak RT RW yang mengerti penggunaan teknologi.

"Sebagian dari mereka belum melek teknologi, masih challenge. Masih gaptek (gagap teknologi) jadi sebagian udah bisa banget sebagian belum," kata Sandi, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/12/2017).

Sehingga ujar Sandi, penyederhanaan LPJ dana operasional RT RW belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Jadi ini beragam masalahnya. Jadi kita nggak bisa generalisir. Nggak bisa kita pukul rata semuanya," ujar Sandi.

Mantan pengusaha ini juga belum bisa menjelaskan kebijakan seperti apa yang akan diambil pemprov.

"Lagi disusun oleh Bu Premi di Biro Tapem jadi kita gak usah suudzon dulu. Saya lihat banyak masukan yang penting satu menjunjung tinggi tetap transparansi dan akuntabilitas," tegas Sandi.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help