Program Jakarta Satu Selain Untuk Kontrol, Juga Bisa Dioptimalkan Untuk Penerimaan Pajak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program Jakarta Satu bersama Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Jakarta Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Program Jakarta Satu itu merupakan sistem monitor integrasi di Pemprov Jakarta dengan menyatukan data sehingga menghasilkan pemetaan dan pengambilan kebijakan yang terintegrasi.

Baca: Ketika Anies Baswedan Duduk Diapit Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto

Saat memberi sambutan, Bambang Widjojanto yang merupakan mantan pimpinan KPK menyebut program Jakarta Satu adalah kelanjutan dari gagasan Single Identity Number (SIN) yang digagas KPK lima tahun lalu.

SIN itu digagas KPK sewaktu pria yang disapa BW itu masih menjabat di sana.

Baca: Keputusan Mempertahankan Airlangga Bisa Jadi Senjata Lawan Politik Serang Jokowi

“Ada satu kata kunci di sini, yaitu mencetak sejarah, kenapa harus Jakarta Satu agar semua data di Jakarta bisa diintegrasikan. Bukan hanya untuk dimanfaatkan tapi juga sebagai sarana kontrol,” kata Bambang.

SIN menurutnya diciptakan untuk mengetahui detail berbagai tagihan pembayaran dan pendapatan seorang aparatur sipil negara.

Baca: Idrus Marham Serahkan Nasib Jabatan Sekjen Golkar Ke Tangan Airlangga

"Kalau diketahui kekayaannya meningkat drastis bisa dipertanyakan,” ujar BW.

Lebih lanjut BW mengatakan pola yang ditawarkan Jakarta Satu lebih dahsyat dibandingkan SIN yang pernah diciptakan KPK.

Karena integrasi itu akan melibatkan setidaknya empat data yaitu peta dari PT Cipta Karya yang diisi data pajak dan retribusi, data air tanah, data aset Pemda, dan data kependudukan.

Baca: Khofifah Kemasi Baju Hingga Lukisan Dari Ruang Kerjanya di Kantor Kemensos

“Program ini akan lebih dahsyat dari SIN, selain dari kontrol korupsi, Jakarta Satu bisa dioptimalkan untuk penerimaan pajak,” katanya.

Termasuk data pajak mobil mewah, sehingga akan memipersulit seseorang mengurus usahanya jika pajak mobilnya tidak diselesaikan terlebih dahulu.

"Mari kita tulis sejarah, bukan hanya kerja tapi kerja yang siatematis,” katanya.