PSI Heran Pergantian Jabatan Pemprov DKI Tidak Transparan

Rian membandingkan dengan prosedur rolling jabatan semasa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

PSI Heran Pergantian Jabatan Pemprov DKI Tidak Transparan
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
ilustrasi.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyalami Walikota usai pelantikan di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018). Gubernur melantik 5 Walikota Jakarta, 1 Bupati Kepulauan Seribu dan sejumlah Kepala Dinas. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest ikut menyikapi pergantian pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Rian menganggap, maraknya protes yang dilayangkan atas perubahan posisi beberapa pejabat, diklaim karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak transparan serta tak menyebutkan alasan pencopotan.

“Zaman Pak Ahok, penggantian pejabat biasa terjadi. Bahkan sering. Hanya saja, Pak Ahok memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju. Tidak main asal berhentikan,” ungkap Rian, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/7/2018).

Rian membandingkan dengan prosedur rolling jabatan semasa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Dia menyebut bila zaman Ahok, pergantian didasarkan pada laporan kinerja sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan-laporan masyarakat yang masuk lewat kanal SMS Gubernur dan aplikasi Qlue.

“Sekarang zaman Anies, tak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal,” tutur Rian.

Politikus PSI itu mencontohkan, anggaran siluman pengadaan UPS bisa terbongkar karena mantan Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati saat itu berani melaporkan temuannya kepada Gubernur.

"Waktu itu, Ibu Tuty melaporkan adanya 12,1 triliun Rupiah anggaran titipan yang tak sesuai prosedur. Ahok tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi," paparnya.

Lanjut Rian, terkait Raperda Reklamasi pun begitu. Petinggi DPRD terindikasi ingin menghilangkan konsep kontribusi tambahan guna menguntungkan pihak pengembang. Namun dapat terbongkar akibat peranan Tuty.

"Pergantian kepala Bappeda yang sering menjadi gatekeeper harus menjadi perhatian bersama para pengawal anggaran dan pegiat anti-korupsi," sebut Rian.

PSI turut mengimbau Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK dapat melakukan pengawasan untuk mengawal anggaran APBD 2019 yang dinilai sarat permainan.

Rian mempertanyakan mengapa posisi pengawal anggaran yang sangat penting seperti Kepala Bappeda DKI, dibiarkan kosong pada masa-masa kritis.

Padahal, Kepala Bappeda DKI yang baru saja dicopot itu terbukti mampu mengawal APBD dari praktek kotor seperti korupsi. PSI khawatir ada kesengajaan memunculkan lagi celah memainkan anggaran jelang tahun politik.

"Masih hangat bagaimana tindak tanduk DPRD DKI yang pro anggaran siluman dan menolak sistem e-budgeting, Jangan sampai hal itu terulang kembali," kata Rian.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved