Kemendagri Mengaku Belum Terima Surat Pengesahan Pengunduran Diri Sandiaga Uno

Kemendagri mengaku belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta

Kemendagri Mengaku Belum Terima Surat Pengesahan Pengunduran Diri Sandiaga Uno
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2023 Sandiaga Uno, berjalan usai menuaikan salat Jumat di Mesjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018). Capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung oleh sejumlah partai, akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Seharusnya pengunduran diri disampaikan ke DPRD untuk kemudian pemberhentiannya disahkan pimpinan DPRD, lalu selanjutnya disampaikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengunduran diri wakil kepala daerah disampaikan kepada DPRD untuk diumumkan dalam sidang paripurna. Kemudian diusulkan pengesahan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Mendagri.

“Sampai pagi ini Kemendagri belum menerima dari surat dari Sandiaga Uno terkait rencana beliau maju dalam pemilihan presiden (pilpres)," katanya di Jakarta, Jumat (10/8).

Menurut Bahtiar, dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian, Mendagri mengusulkan pemberhentian atas permintaan sendiri wakil kepala daerah tersebut kepada presiden.

Bahtiar juga menjelaskan, aturan tentang pengisian posisi wakil kepala daerah yang mengundurkan diri, tertuang dalam ketentuan Pasal 176 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pengisian wakil gubernur dapat dilakukan apabila masih ada sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan sejak jabatan tersebut kosong.

"Kemudian parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD," tambahnya.

Menurut bahtiar, setelah mencalonkan diri dari calon wakil presiden,
Sandiaga sebetulnya berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak harus mundur jika memang ingin maju pilpres. Namun hal keinginan berhenti tersebut adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang.

“Prinsip Kemdagri pasti memproses secara cepat jika dokumen tersebut sudah kami terima secara lengkap. Proses administrasi tersebut berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemda tidak akan mengganggu proses pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden RI,” tutupnya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Kemdagri belum terima surat pengesahan pengunduran diri Sandiaga Uno

Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved