Pergub DKI 132/2018 Dinilai Positif untuk Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Diharapkan pergub ini dapat memberikan kesetaraan bagi konsumen atau pemilik dan pelaku pembangunan (developer) dan atau pengelola.

Pergub DKI 132/2018 Dinilai Positif untuk Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Milik
Ist/Tribunnews.com
GMT Institute bekerjasama dengan APERSSI menyelenggarakan seminar dengan judul Implementasi Pergub Nomor 132/2018 pada Kamis (14/3/2019) di GMT Institute Jalan Kendal No. 1, Menteng, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik yang terjadi di lingkungan tinggal rumah susun milik (rusunami) atau apartemen sering terjadi antara pengelola, penghuni dan sering berlanjut ke ranah hukum (pidana).

Kondisi ini tentunya membuat tidak harmonisnya kehidupan dalam rumah susun, yang secara esensial jauh dari harapan dan tujuan awal sebagai rumah hunian yang nyaman, tentram seperti brosur atau flyer dan janji pengembang diawal pembangunan.

Banyak kasus terjadinya perselisihan yang disebabkan terjadinya ketidakpercayaan penghuni atas berbagai kebijakan peraturan badan pengelola, seperti belum terpenuhinya pembentukan P3SRS, PBB, isu besaran service charge dan utiliti termasuk dendanya, ketersediaan parkir, termasuk tidak transparannya laporan pertanggungjawaban, penggunaan biaya, untuk operasional pengelolaan.

Padahal hal-hal tersebut telah diatur dan di sepakati menurut UU No. 22 tahun 2011 tentang rumah susun dan beberapa aturan atau Peraturan Menteri dan turunannya.

Untuk menjembatani rangkaian permasalahan tersebut di atas, dan mencegah terjadinya potensi konflik di masa mendatang untuk terciptanya kehidupan yang nyaman, aman dan sehat di lingkungan hunian khususnya di DKI maka diterbitkan Pergub DKI Nomor 132/2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik.

Diharapkan pergub ini dapat memberikan kesetaraan bagi konsumen atau pemilik dan pelaku pembangunan (developer) dan atau pengelola.

Guna mendukung pelaksanaan dan dalam rangka sosialisasi Pergub, GMT Institute bekerjasama dengan APERSSI (Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia) menyelenggarakan seminar dengan judul Implementasi Pergub Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelola Rumah Susun Milik (Rusunami), pada Kamis (14/3/2019) di GMT Institute Jalan Kendal No. 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca: Kenali Dua Regulasi Baru yang Melindungi Pemilik Aparteman dan Rumah Susun

“Kegiatan ini kami laksanakan sebagai perwujudan dukungan nyata kami untuk suatu perubahan dalam tata kelola pengelolaan rusunami kedepan,” ujar Frumentius da Gomez selaku Direktur GMT Institute.

Seminar ini menghadirkan narasumber yang kompeten seperti Ibnu Tadji, HN (Ketua APERSSI), Meli Budiastuti (Kabid Pembinaan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman), Vera Wheni (Pakar Hukum Perumahan), Angga Putra Fidrian (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan/TGUPP) dan Muhammad Ilham Hermawan, (Dosen hukum tata Negara fakultas hukum Universitas Pancasila) sebagai moderator.

Pada kesempatan itu, Angga Putra Fidrian membahas dasar pertimbangan suasana yang melatarbelakangi lahirnya Pergub ini sebagai implementasi visi dan misi Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved