Seusai Pilpres, Aturan Ganjil-genap Diberlakukan di Depok saat Weekend

Penerapan kebijakan ganjil-genap itu, terang Wisnu, juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas.

Seusai Pilpres, Aturan Ganjil-genap Diberlakukan di Depok saat Weekend
Kompas.com
Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/10/2013). Jalan utama di kota ini tidak memiliki ruang hijau. Kondisi diperparah dengan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi. 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Padatnya arus lalu lintas di Kota Depok, khususnya ruas Jalan Raya Margonda, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, dan Jalan Siliwangi, telah lama dikeluhkan warga.

Berbagai cara telah dilakukan demi mengurai kemacetan, namun tidak ada yang benar-benar berhasil.

Makin hari volume kendaraan makin bertambah, sementara luas jalan tetap alias tidak bertambah.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyadari masalah kemacetan kronis di kota penyangga DKI Jakarta itu.

Karenanya, dia menawarkan pembangunan jalan layang (flyover), yang belakangan diusulkan diganti menjadi jalan terowongan (underpass) oleh Pemerintah Kota Depok.

Menurut rencana, pembangunan underpass di sekitar Jalan Raya Margonda-Jalan Dewi Sartika akan dimulai pada tahun 2020 dengan total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 420 miliar.

Sebelum underpass betul-betul hadir, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, berencana akan memberlakukan aturan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, usai perhelatan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 17 April mendatang.

Berbeda dengan DKI, aturan ganjil-genap di Kota Depok direncanakan akan berlaku tiap akhir pekan, Sabtu-Minggu.

Karena, kemacetan terparah justru terjadi pada Sabtu-Minggu.

"Pemberlakuan itu sudah melalui koordinasi bersama Dishub Depok dan nantinya akan diberlakukan setelah 17 April 2019 dengan tujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang saat ini sering terjadi di daerah tersebut," kata Direktur Prasarana BPTJ Kementerian Perhubungan, Wisnu Heru Baworo, kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved