Kartu Pra-Kerja Selain Berdayakan Tenaga Kerja Juga Tanggulangi Kemiskinan kata Rani Hakim

KH Maruf Amin akan mengandalkan kisah sukses Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Kartu Pra-Kerja untuk menjelaskan materi debat mengenai bidang p

Kartu Pra-Kerja Selain Berdayakan Tenaga Kerja Juga Tanggulangi Kemiskinan kata Rani Hakim
geotimes.co.id
kartu prakerja 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang debat ketiga Pilpres 2019 yang akan menghadirkan para cawapres, Minggu (17/3/2019) di Hotel Sultan, Jakarta, cawapres kubu 01, KH Maruf Amin akan mengandalkan kisah sukses Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Kartu Pra-Kerja untuk menjelaskan materi debat mengenai bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan.

Menurut pakar sumber daya manusia, Pusparini Hakim, saat dihubungi Sabtu (16/3/2019), Kartu Pra-Kerja tak hanya untuk memberdayakan para tenaga kerja, namun bisa membantu penganggulangan kemiskinan. Hal ini akan menjadi materi yang kuat bagi kubu 01 dan juga Kiai Ma’ruf Amin dalam debat

“Dengan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja yang tidak memiliki keahlian khusus yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran. Hal ini dapat dilakukan dengan program pelatihan keahlian khusus yang akan mempermudah para pencari kerja yang berasal dari kalangan miskin untuk dialokasikan pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.” terangnya.

Wanita yang juga mantan Direktur SDM INASGOC yang membina puluhan ribu Volunteer Asian Games 2018 ini menjelaskan, pada kenyataannya, banyak pencari kerja dari kalangan miskin merasa enggan meluangkan waktu belajar keahlian baru karena mereka harus bekerja untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Program Kartu Pra-Kerja bertujuan untuk  pengembangan sumber daya manusia Indonesia secara besar-besaran. Untuk bisa bersaing di kancah global. pemegang Kartu Pra-Kerja merupakan lulusan SMA/SMK/SMP/Pendidikan Tinggi, maupun yang menganggur, akan mendapatkan training yang akan diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), BUMN, swasta atau pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemegang Kartu Pra Kerja akan mendapatkan insentif honor selama dalam pelatihan. Apabila sudah menyelesaikan pelatihan namun belum mendapatkan pekerjaan, juga akan tetap diberikan insentif honor maksimal hingga 6 bulan. Jadi bukan pengangguran yang mendapatkan insentif honor, namun peserta pelatihan yang mendapatkan insentif honor.

“Apabila mereka mengalokasikan waktu mereka untuk belajar keahlian baru yang dapat membuka peluang peningkatan penghasilan, ada resiko dimana mereka tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan untuk menghidup keluarga mereka. Pada akhirnya pencari kerja dari kalangan misikin akan terjebak bekerja dengan di sektor-sektor yang hanya memberikan upah kecil karena tidak memiliki keahlian khusus. Hal ini dapat menyebabkan mereka berada dalam kondisi kemiskinan kronis, yakni mereka tidak yakin nasibnya dapat berubah karena ketidakmampuan keluar dari kondisi kemiskinan tersebut,” paparnya.

Pada program Kartu Pra-Kerja, menurut wanita yang akrab disapa, Rani Hakim ini, tunjangan yang diberikan selama pelatihan keahlian akan menjamin kelangsungan hidup dari keluarga pencari kerja yang berasal dari kalangan miskin.

Dalam hal ini Kartu Pra-Kerja dapat menjadi social safety net atau jaring pengaman sosial selama mereka mengikuti program peningkatan keahlian di balai pelatihan kerja. 

Maka dari itu, program kartu Pra-Kerja dapat menjadi salah satu solusi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif.

Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved