Pemprov DKI Usulkan 9 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun ke Pusat

Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung Bappenas.

Pemprov DKI Usulkan 9 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun ke Pusat
Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, naik MRT dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Asean, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019). Anies Baswedan meresmikan Stasiun MRT Asean yang dihadiri oleh perwakilan anggota Asean. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengajukan sembilan proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun ke Presiden Joko Widodo melalui sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung Bappenas.

Proyek-proyek infrastruktur yang diajukan adalah:

Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun
Pengembangan panjang rute transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun
Penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun

Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun 

Baca: Sudah Resmi Tersangka, Romahurmuziy Malah Ajukan Gugatan Praperadilan ke KPK

Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun
Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Bambang menyebut delapan dari sembilan proyek itu tak harus didanai APBD maupun APBN. DKI bisa melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun fasilitas Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) yang tersedia di Bappenas.

"Usulan pemerintah DKI untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN/APBD, tapi mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) maupun partisipasi swasta secara penuh," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved