Pro dan Kontra Infotainment

DPR Tuding Infotaintment Tumbuhkan Hedonisme

DPR menilai tayangan infotainment seharusnya tidak justru menumbuhkan pola hidup glamor di kalangan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal, mengatakan, ia memahami pandangan sejumlah pihak bahwa tayangan “infotainment” terkesan penuh rekayasa.

“Bahkan tayangan itu dianggap memiliki implikasi yang kurang positif bagi perkembangan dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat,” katanya di Jakarta, Sabtu (17/7).

Paula mengatakan, seharusnya para pengelola program infotainment (informasi dan hiburan) berbagai stasiun TV tetap memperhatikan upaya mencerdaskan publik.

“Bukan (justru) menumbuhkan hedonisme semata,” katanya menanggapi dukungan DPR RI kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk menertibkan program infotaintment.

Menurut Paula, pada 2009, masalah infotainment sempat mencuat dan berkembang menjadi wacana publik.

“Hal serupa kini kembali terjadi setelah beredarnya video porno yang melibatkan beberapa artis terkemuka. Lalu peristiwa ini disiarkan dengan banyak bumbu oleh media televisi melalui program infotainment,” ungkapnya.

Skandal video yang masuk ke ranah publik itu memunculkan polemik baru dalam soal pemberitaan media. “Dan yang terjadi terkesan (polemik itu) semakin memperkeruh suasana. Beberapa media telah pun mendapat teguran KPI.Lalu, persoalan ini pun dilanjutkan dengan penetapan Komisi I DPR RI dengan KPI bersama Dewan Pers yang mengubah status ‘infotainment’ menjadi program non-faktual,” katanya.

Paula mengatakan, ketiga lembaga itu sepakat adanya sensor terhadap tayangan informasi dan hiburan di televisi Indonesia ini. “Keputusan ini diambil karena ketiga lembaga menilai banyak siaran ‘infotainment’ dan ‘reality show’ melanggar norma agama, etika moral, dan norma sosial. Karena itu, sensor menjadi mutlak,” tegasnya.

Alasan penyensoran adalah seringnya pelanggaran kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI. “Jadi menurut saya, keputusan ini sangat penting karena program tayangan ‘infotainment’ sangat tidak mendidik, dan informasinya kurang akurat untuk disampaikan kepada khalayak pemirsa.”

“Di samping itu, karena beritanya hanya bersifat gosip, tidak jarang berisi fitnah semata,” katanya.

Berbeda halnya dengan program berita yang benar-benar menggunakan pola peliputan dengan sistem jurnalistik yang baku, “infotainment” sering mengabaikan aspek-aspek ideal jurnalistik.

“Akibatnya, informasi yang dihasilkannya terkadang terkesan mengada-ada dan tidak faktual. Tidak jarang tayangan ‘infotainment’ ini seringkali dikecam masyarakat,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, apa yang dilakukan KPI sebagai lembaga berwenang memantau arus informasi media televisi sudah tepat. “Bahkan perlu ada sanksi keras seandainya ada yang tidak mematuhinya. Karena, yang dikorbankan adalah masyarakat banyak,” tegas Paula Sinjal.

“Jualan utama program ini (di TV-red.) adalah beita yang mengandung unsur konflik. Dalam konteks inilah, pelanggaran etika sangat mungkin terjadi,” katanya dalam kata pengantar buku “Infotainment” terbitan KPI (Desember 2005). (hidayatullah)

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help