Selasa, 28 April 2015
Tribunnews.com

Garis Batas Indonesia dan Singapura Berlaku 30 Agustus 2010

Selasa, 31 Agustus 2010 03:25 WIB

Garis Batas Indonesia dan Singapura Berlaku 30 Agustus 2010
Tribun Batam/Iman Suryanto
SIMULASI-- penyelam meloncat dari Pesawat Helicopter guna melakukan penyelamatan terhadap Korban kapal terbakar dalam Simulasi penyelamatan dan evakuasi korban yang di lkukan oleh Badan SAR NAsional Prov Kepri di Peraiaran Pulau Nipah,Jum at(2/5/2010)

Hadir dalam kesempatan penting itu adalah Menlu RI  Marty  Natalegawa dan Menlu Singapura, George Yong-Boon Yeo, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Submission Letter untuk mendepositkan Perjanjian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Dengan sudah ditetapkannya  garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan ke dua negara.

Perjanjian tersebut  merupakan hasil dari 8 putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian, dengan dilakukannya pertukaran piagam ini (exchange of instrument of ratification), maka perjanjian dimaksud mulai berlaku (entry into force) mulai 30 Agustus 2010.

Batas laut wilayah yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada Perjanjian antara  Indonesia dan  Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.

Penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan berdasarkan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982, dimana kedua Negara merupakan Pihak pada Konvensi.

Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (basepoint) Indonesia di Pulau Nipah serta garis pangkal kepulauan Indonesia (archipelagic baseline) yang ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar.

Garis pangkal ini adalah garis pangkal negara kepulauan yang titik-titik koordinatnya dicantumkan dalam UU 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia serta diperbaharui dengan PP 38/2002 dan PP 37/2008.

Halaman12
Penulis: Iswidodo
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas