• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Garis Batas Indonesia dan Singapura Berlaku 30 Agustus 2010

Selasa, 31 Agustus 2010 03:25 WIB
Garis Batas Indonesia dan Singapura Berlaku 30 Agustus 2010
Tribun Batam/Iman Suryanto
SIMULASI-- penyelam meloncat dari Pesawat Helicopter guna melakukan penyelamatan terhadap Korban kapal terbakar dalam Simulasi penyelamatan dan evakuasi korban yang di lkukan oleh Badan SAR NAsional Prov Kepri di Peraiaran Pulau Nipah,Jum at(2/5/2010)
TRIBUNNEWS.COM- Terhitung 30 Agustus 2010 diberlakukan  perjanjian penetapan garis batas laut antara Indonesia dengan Singapura di bagian barat Selat Singapura. Hal itu ditandai dengan pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Kemenlu Singapura.

Hadir dalam kesempatan penting itu adalah Menlu RI  Marty  Natalegawa dan Menlu Singapura, George Yong-Boon Yeo, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Submission Letter untuk mendepositkan Perjanjian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Dengan sudah ditetapkannya  garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan ke dua negara.

Perjanjian tersebut  merupakan hasil dari 8 putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian, dengan dilakukannya pertukaran piagam ini (exchange of instrument of ratification), maka perjanjian dimaksud mulai berlaku (entry into force) mulai 30 Agustus 2010.

Batas laut wilayah yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada Perjanjian antara  Indonesia dan  Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.

Penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan berdasarkan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982, dimana kedua Negara merupakan Pihak pada Konvensi.

Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (basepoint) Indonesia di Pulau Nipah serta garis pangkal kepulauan Indonesia (archipelagic baseline) yang ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar.

Garis pangkal ini adalah garis pangkal negara kepulauan yang titik-titik koordinatnya dicantumkan dalam UU 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia serta diperbaharui dengan PP 38/2002 dan PP 37/2008.

Titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan World Geodetic System 1984 Datum (WGS 1984) dan garis-garis yang menghubungkan setiap titik-titik koordinat: 1 (1º10’46.0” LU, 103º40’14.6” BT); 1A (1º11”17.4” LU, 103º39’38.5” BT); 1B (1º11’55.5” LU, 103º34’20.4” BT); dan 1C (1º11’43.8” LU, 103º34’00.0” BT).

Tim Teknis Perunding batas maritim Indonesia terdiri atas wakil-wakil dari kementerian  dan instansi lintas sektoral terkait yaitu Kemlu, Kemhan, KemHub, KKP, Kem ESDM, Mabes TNI, Bakosurtanal, Mabes TNI-AL dan Dinas Hidro-Oseanographi TNI-AL. Tim juga memperoleh masukan dari Tim Pakar yang terdiri dari para pakar dan akademisi.

Dengan telah diratifikasinya perjanjian ini, maka langkah ke depannya adalah meningkatkan kerja sama bilateral bagi pengelolaan kawasan perbatasan dimaksud, termasuk terkait dengan isu keamanan navigasi, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan selesainya batas laut wilayah pada segmen barat (Tuas – P. Nipa) ini, maka masih terdapat segmen timur 1 dan timur 2 yang perlu dirundingkan. Segmen timur 1 adalah di wilayah Batam – Changi dan segmen timur 2 adalah wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura – Malaysia pasca keputusan ICJ.

Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk segera memulai perundingan delimitasi batas laut wilayah di segmen timur (Batam-Changi). Kesepakatan untuk segera memulai perundingan batas wilayah segmen Batam-Changi merefleksikan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang ada dalam kerangka membangun hubungan bilateral dan bertetangga baik. (deplu)
Penulis: Iswidodo
0 KOMENTAR
44912 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas