Minggu, 23 November 2014
Tribunnews.com

28 Kementerian Tunggu Naik Gaji

Rabu, 16 Februari 2011 16:20 WIB

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengkaji masalah remunerasi atau tunjangan kinerja. Saat ini ada 28 kementerian dan lembaga non kementerian yang menjalani proses penilaian reformasi birokrasi sebagai syarat meraih remunerasi tahun 2011.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan menjelaskan, 28 kementerian dan lembaga itu sudah menyampaikan program usulan reformasi birokrasi.

"Saat ini, unit pengelola reformasi birokrasi nasional (UPRBN) sedang menilainya. Mereka yang bahas untuk lolos atau tidak," ujar Menpan  Mangindaan saat menggelar jumpa pers di Istna Wakil Presiden seusai rapat reformasi birokrasi, Rabu (16/2/2011).

Mangindaan mengatakan bahwa, kementerian dan lembaga yang sedang menanti tunjangan kinerja untuk tahun ini antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, serta Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Admnistrasi Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Pertahanan Nasional.

"Tapi itu belum lolos karena saya masih cek lagi. Sebab penilaian menyangkut kesesuaian program reformasi birokrasi itu dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dilanjutkan pemeriksaan di lapangan," ujarnya.

Dalam melaksanakan tugasnya nanti kata Mangindaan, UPRBN akan mengajak tim independen dan tim quality assurance terlibat. Tim independen dan tim quality assurance turut serta mengawasi perencanaan dan saat pelaksanaan.

Mangindaan menambahkan, tunjangan kinerja tidak akan diberikan 100%. Sebab, pemberian tunjangan harus mengacu kepada kinerja setiap kementerian dan lembaga. "Kalau tidak ada kinerja no way no pay, tidak akan dibayar," tegasnya.
Editor: Prawira Maulana

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas