Sanksi Kombes Budi Eko Pamungkas Hanya Minta Maaf

Majelis etik, disiplin dan profesi Divisi Propam Polri memutuskan Kombes Pol Eko Budi Sampurno untuk meminta maaf kepada Polri

Sanksi Kombes Budi Eko Pamungkas Hanya Minta Maaf
Tribunnews.com/Dany Permana
Terdakwa kasus korupsi pajak, Gayus Halomoan Tambunan, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menanti pembacaan vonis atas kasusnya, Rabu (19/1/2011). Gayus didakwa atas tuduhan utama penggelapan pajak, dan kemungkinan mendapat hukuman berat karena juga terbukti bepergian saat berada dalam tahanan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis etik, disiplin dan profesi Divisi Propam Polri memutuskan Kombes Pol Eko Budi Sampurno untuk meminta maaf kepada Polri atas pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukannya saat menyidik kasus Gayus HP Tambunan pada 2009.

Keputusan itu justru dihasilkan dari sidang etik yang digelar secara tertutup pada Kamis (3/3/2011) pekan lalu.

Majelis etik yang dipimpin Brigjen Yotje Mendey, memutuskan Eko Budi divonis Eko Budi sebagai mantan Kanit IV ML Dit II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri (Pamen Yanma) telah melakukan perbuatan tercela dan diwajibkan mengikuti pembinaan ulang profesi di bidang etika dan moral.

"Kewajiban pelanggar meminta maaf secara langsung dan tertulis kepada instansi Polri," ujar Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar melalui pesan singkat, Rabu (9/3/2011).

Eko Budi diputuskan terbukti melanggar Pasal 5 huruf a dan b
Pasal 7 ayat 1 dan 3 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Boy menjelaskan, dari hasil persidangan diketahui tiga perbuatan Eko Budi yang melanggar tersebut.

Di antaranya, Eko Budi tidak melakukan gelar perkara, tidak pernah menanyakan penyidik yang menangani perkara Gayus soal sejauh mana proses penyidikan dari perkara yang ditangani.
"Padahal, terperiksa adalah pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan perkara pencucian uang (money laudring) yang ditangani," papar Boy.

Eko Budi juga telah terpengaruh dengan pendapat dari AKBP Mardiyani terkait dengan pembukaan blokir rekening tersangka Gayus yang patut diduga masih terindikasi tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Eko Budi juga tidak memberi saran kepada pengambil kebijakan yaitu Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Raja Erizman, sehingga pembukaan blokir ditandatangani oleh Brigjen Raja Erizman.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Eko Budi ini berbeda jauh dengan sanksi yang diberikan kepada lima polisi yang terlibat pelanggaran etik yang sama.

Hasil sidang etik, Kompol Arafat Enani dan  AKP Sri Sumartini dijatuhi sanksi dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Sementara, AKBP Mardiyani, Pambudi Pamungkas dan Brigjen Edmon Ilyas hanya dijatuhi sanksi dikeluarkan dari bagian reserse.

Saat ini, mantan Direktur II Eksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Raja Erizman tengah menjalani sidang etik terkait perkara yang sama. Sama dengan sejumlah anak buahnya, sidang etik juga disidang secara tertutup.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Ade Mayasanto
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved