• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 20 April 2014
Tribunnews.com

Mbak Tutut Menangkan Sengketa TPI

Kamis, 14 April 2011 14:34 WIB
Mbak Tutut Menangkan Sengketa TPI
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Siti Herdiyanti Rukmana atau Mbak Tutut
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dalam perkara sengketa kepemilikan saham mayoritas Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), memutuskan memenangkan pihak penggugat, yaitu putri mantan Presiden RI, Soeharto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut).

Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim, yang diketuai oleh Hakim Tjokorda Rae Suamba, di ruang sidang Lantai 2 PN Jakpus, hari ini, Kamis (14/4/2011) siang.

"Mengabulkan gugatan sebagian, dua menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Tjokorda dalam sidang.

Majelis Hakim, juga memerintahkan para tergugat PT Berkah Karya Bersama (BKB), PT Sarana Rekatama Dinamika untuk mengembalikan kepemilikan saham milik Mbak Tutut, sebelum adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar oleh PT BKB, tertanggal 18 Maret 2005.

"Menyatakan membatalkan dan tidak sah segala perikatan terkait RUPSLB yang dilakukan PT BKB, mengembalikan keadaan TPI sebelum dilakukan RUPSLB 18 Maret 2005," tutur Tjokorda.

Selain itu, pihak PT BKB dan SRD divonis membayar uang gantu rutgi, Rp 680 miliar.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan, sah RPSLB yang dilakukan oleh pihak Mbak Tutut, tertanggal 17 Maret 2005, serta menilai RUPSLB PT BKB tidak sah, karena menggunakan surat kuasa Mbak Tutut yang sudah dicabut.

"Kemudian RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang diselenggarakan oleh PT BKB, menggunakan surat kuasa mutlak dari Mbak Tutut adalah tidak sah sebab kuasa itu sudah dicabut," kata Angota Majelis Hakim, Herdi Agusten dalam sidang.

Pemilik PT SRD yang juga pemilik saham mayoritas TPI saat ini, Harry Tanoe, dinilai Majelis Hakim, telah memerintahkan Yohanes Woworuntu, Direktur PT SRD, operator Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), untuk memblokir pendaftaran RUPSLB Mbak Tutut.

"Tergugat dua (PT SRD) dalam melakukan pemblokiran tidak sah karena tidak sesuai dari segi hukum administrasi. Harry Tanoe terbukti melakukan perintah untuk memblokir RUPSLB tanggal 17 Maret 2005, oleh Tutut," katanya.

Seperti diketahui, perkara ini, merupakan gugatan Tutut terhadap PT BKB dan penelola sisminbakum, PT SRD.  Selain itu, beberapa pihak juga dimasukan sebagai turut tergugat, seperti TPI, lalu Kementerian Hukum dan HAM.

Tutut menilai 75 persen sahamnya diambil secara tidak patut oleh BKB.
BKB dituding menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPSLB TPI tertanggal 18 maret 2005 terkait pengambilallihan saham.

Di sisi lain, Tutut sendiri telah memberitahukan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 ke Depkumham yang dianggap lebih sah. Saat pemberitahuan dilakukan sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang dikelola PT SRD melakukan blokir terhadap Tutut.
Penulis: Samuel Febrianto
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
106261 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas