60 Persen Dana APBN Habis Untuk Pengeluaran Rutin

Alokasi APBN Rp 300 triliun 60 persen habis untuk pengeluaran rutin

60 Persen Dana APBN Habis Untuk Pengeluaran Rutin
/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari (tengah) didampingi Suryo Susilo, Ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa (kiri) dan Putra Pimpinan DII/TII Kartosuwiryo yaitu Sarjono Kartosuwiryo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi pembicara Sisialisasi Empat Pilar, Minggu (8/5) kemarin di Serang, Banten.

Laporan wartawan Tribunnews.com Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Thohari menganggap bahwa struktur Angran Penerimaan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih timpang. Alokasi APBN Rp 300 triliun 60 persen habis untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pejabat, dan biaya operasional. 20 persen lagi digunakan untuk membayar hutang dan bunganya, baru 20 persen digunakan untuk dana pembangunan rakyat.

"Memang struktur APBN kita dari tahun ke tahun tidak sehat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu kan 60 persen dari APBN Rp 130 triliun dan Rp 170 trilun sampai APBN mencapai Rp 300 triliun, itu strukturnya sama saja tidak prnh berubah, 60 persen untuk anggaran rutin seperti gaji pegawai, pejabat negara, pejabat pemerintah, perjalanan, ATK, perkantoran dam sebagainya, 20 persen untuk nyicil hutang dan bunganya, dan 20 persen untuk pembangunan," papar Hajriyanto saat ditemui di Kantor DPP LDII, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2011).

Dengan struktur perbandingan alokasi seperti itu, maka ketika sampai di APBD anggaran rutin itu lebih tinggi dari 60 persen. Rata-rata pengeluaran rutin yang dialokasikan APBD provinsi dan Kabupaten/ Kota, mencapai 81 persen.

"Untuk rakyat hanya 19 persen, maka dari itu saya mengatakan bahwa omong kosong kita menyatakan akan mensejahtrakan rakyat," tegas politisi asal Golkar ini.

Menurut Hajriyanto, sudah seharusnya anggaran untuk pembangunan diperbersar. "APBN kita itu timpang selalu habis untuk pengeluaran rutin," ucap ketua DPP Parta Golkar ini.

Mulai tahun depan, bila DPR RI dan pemerintah serius dan sungguh-sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahtraan sosial maka setidak-setidaknya jumlah anggaran rutin itu tidak boleh lebih dari 40 persen.

"Anggran rutin semua harus dikurangin, termasuk gaji tunjangan, harus banyak dihapuskan demi empati pejabat pemerintah, negara, dan PNS untuk rakyat yang banyak berada pada garis kemiskinan," ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka butuh sebuah kerelaan dari semua pejabat pemerintah dan pegawai pemerintah. "Jadi harus ada kerelaan, sikap legowo untuk merubah APBN untuk diberikan kepada rakyat, itu harus mutlak karena sudah waktunya," tegasnya.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Budi Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help