• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Tribunnews.com

Ruhut Sitompul Selingkuh, Istri Akan Mengadu ke BK DPR

Senin, 11 Juli 2011 15:46 WIB
Ruhut Sitompul Selingkuh, Istri Akan Mengadu ke BK DPR
Abdul Qodir
Anna Rudhiantiana Legawati melaporkan dugaan selingkuh disertai pemalsuan data otentik suaminya, Ruhut Sitompul, ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anna Rudhiantiana Legawati akan melaporkan perselingkuhan dan dugaan pemalsuan akta otentik suaminya, yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

"Akan dilaporkan ke BK dalam waktu dekat yah," ujar Anna Rudhiantiana Legawati, seusai membuat laporan kasus yang sama di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Menurut Anna yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, bahwa data diri yang tertera dalam profil anggota DPR RI untuk Ruhut Sitompul diduga dipalsukan. Sebagaimana bukti surat keterangan nikahnya dengan Ruhut di Sydney Austrlia pada Juni 1998, bahwa dirinya adalah istri sah Ruhut.

Namun, pada data diri Ruhut di DPR, tertulis bahwa dia mempunyai istri bernama Diana Leovita dan mempunyai dua anak. Menurut Anna, bahwa seorang anak dari kedua anak yang tertera di data itu adalah anak kandungnya bersama Ruhut, yakni Christian (20).

Anna mengakui melahirkan Christian sebelum pernikahan resminya dengan Ruhut di Sydney pada Juni 1998. Namun, Anna memiliki bukti dokumen bahwa dirinya sempat melakukan pernikahan dengan Ruhut secara adat gereja di HKBP Sigabanding Pahase pada 10 Maret 1990.

Anna tak terima suami sahnya, Ruhut, justru menikah lagi dengan wanita idamannya, Diana Leovita, pada Mei 2008. Apalagi, data diri yang digunakan Ruhut sebagai syarat untuk menikahi Diana diduga palsu, yakni status bujangan.

Karenanya, Anna melaporkan Ruhut ke Bareskrim Polri. "Mengaku bujangan, ternyata...," nyanyi Hotman. Dalam laporan dengan No: TBL/259/VII/2011 Ruhut dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal 279 KUHP tentang menghilangkan status pernikahan. Pasal 284 KUHP tentang pezinahan, serta PP No.9 tahun 1975.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Yudie Thirzano
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
136733 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas