• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 19 September 2014
Tribunnews.com

Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat

Senin, 8 Agustus 2011 17:24 WIB
Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Putri (Alm) KH Abdurahman Wahid, Inayah Wahid (kiri), bersama politisi Partai PDIP, Budiman Sudjatmiko (tengah), berkampanye tentang keberagaman agama, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2011). Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, beberapa hari lalu, memancing keprihatinan masyarakat Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti SETARA Institute Ismail Hasani prihatin atas lonjakan kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Catatan SETARA Institute, tahun 2010 kasus pelanggaran kebebasan sebanyak 94 kasus. Sementara di 2011, hingga pertengahan tahun pelanggaran kebebasan beragama mencapai 99 kasus.

"Itu yang kami pantau di 13 Provinsi dari jaringan masyarakat sipil yang kami punya," kata Ismail Hasani kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/8/2011).

Ia mengemukakan, kasus pelanggaran kebebasan beragama terbesar terjadi di awal tahun 2011. Saat itu, terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Cikeusik dan Temanggung.

"Tiga peristiwa itu memantik peristiwa lain," ujarnya seraya mengemukakan, 99 kasus tersebut terdapat 140 tindakan. 60 tindakan dilakukan masyarakat, dan 80 tindakan dilakoni negara.

"Dalam catatan kami tindakan yang paling banyak dilakukan oleh non negara adalah penyesatan sebanyak 19 kali, intoleransi 8 kali dan pengrusakan tempat ibadah sebanyak 7 kali," papar Ismail.

Sementara tindakan yang dilakukan oleh negara berupa pelarangan aliran keagamaan dan penyesatan aliran keagamaan masing-masing 14 kali serta pembiaran sebanyak 12 kali. Contoh kasus seperti dilakukan TNI yang mengintimidasi dan memaksa Jamaah Ahmadiyah yang dikenal dengan Operasi Sajadah di Jawa Barat.

Namun, tindakan negara yang paling dominan dilakukan oleh Kepada Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah mengeluarkan SK terkait kebebasan keberagamaan di beberapa daerah. SETARA mencatat setidaknya adanya kebijakan dari Gubernur sebanyak 18 kali, diikuti kebijakan Bupati/Walikota 13 kali.

"Pemda keluarkan Surat Keputusan yang menyebabkan penyesatan bagi aliran-aliran tertentu," imbuhnya.

Penulis: Iwan Taunuzi
Editor: Ade Mayasanto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
147250 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas