• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Langgar Hak Napi

Selasa, 9 Agustus 2011 22:05 WIB
Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Langgar Hak Napi
Tribunnews.com/Rekso
Pagi ini, Senin (11/04/2011), terlihat juntaian sarung yang disambung di Menara Rumah Sakit Rutan Salemba. Sebelumnya empat orang napi rutan diketahui telah kabur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LBH Pers Surabaya menyampaikan keprihatinan atas keluarnya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM nomor PAS.HM.01.02.16 tertanggal 10 Mei.

Surat itu menyebutkan setiap narapidana/tahanan tidak diperkenankan untuk wawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik antara lain berupa wawancara,talkshow, telekonferensi, dan rekaman.

"LBH Pers Surabaya memandang bahwa Surat Edaran ini dapat membatasi dan menghalang-halangi tugas jurnalistik, yang dilindungi oleh UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Direktur LBH Pers Surabaya, Athoillah, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (9/8/2011).

Selain itu, Surat edaran ini dapat melanggar hak sipil dan politik tahanan/narapidana yang dijamin dalam konstitusi. Apapun status hukumnya, tahanan/narapidana tetap mempunyai hak sipil dan politik untuk menyampaikan pendapat. Sanksi pidana hanya ditujukan untuk membatasi kebebasan badan (hukuman badan) bagi pelanggar hukum. "Selain pembatasan ini, setiap orang, termasuk tahanan/narapidana tetap mempunyai hak-hak sipil dan politik yang lain yang diakui dalam hukum nasional maupun internasional yang harus diakui dan dihormati oleh institusi Pemasyarakatan," jelasnya.

Sebagai bagian dari Kementrian Hukum dan HAM, lanjut Athoillah, Direktorat Pemasyarakatan seharusnya justru menjadi agen penting dalam upaya mempromosikan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Surat Dirjen Pemasyarakatan juga berisi larangan Lapas/Rutan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film. Disebutkan bahwa peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM. 

Penulis: Yudie Thirzano
Editor: Prawira Maulana
0 KOMENTAR
147785 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas