• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

ICW: Undangan DPR ke KPK Sebagai Intervensi Politik

Jumat, 30 September 2011 11:08 WIB
ICW: Undangan DPR ke KPK Sebagai Intervensi Politik
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan berbagai kegiatan mengkampanyekan Lawan Korupsi dengan mengadakan Konser Hari Anti Korupsi sedunia di Mall Margo City, Depok. Selasa (7/12/2010) Konser hari anti korupsi tidak hanya menyuguhkan Hiburan musik, tetapi juga penyuluhan dan memasarkan berbagai merchandise antikorupsi.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai undangan yang dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengikuti rapat konsultasi pembahasan APBN sebagai bentuk intervensi politik.

"Sebenarnya undangan DPR itu bentuk intervensi politik. Dikhawatirkan bila KPK memenuhi panggilan maka DPR akan menekan terkait Badan anggaran (Banggar)," kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/9/2011).
 
Abdullah mengatakan DPR tidak perlu mengundang KPK sebagai lembaga independensi. Apalagi, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemnakertrans dengan memeriksa pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. "walaupun rapat kerja komisi dengan mitra kerja. Tetapi itu akan mempengaruhi proses penyelidikan yang sedang berjalan," imbuhnya.

KPK sendiri akhirnya tidak mengikuti rapat konsultasi pembahasan APBN yang dilayangkan oleh pimpinan DPR. Pasalnya, hingga beberapa waktu ke depan, KPK masih akan memeriksa pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya sangat berusaha untuk menjaga kredibilitas dan integritas mereka sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi. Penolakan KPK untuk hadir, lanjut Johan, merupakan salah satu upaya untuk menjaga kredibilitas mereka, dan tentunya, juga DPR, di sisi lain.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Ade Mayasanto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
166501 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas