• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kontroversi Kebijakan Gunting Uang Kertas Ala Sjafruddin

Sabtu, 15 Oktober 2011 19:31 WIB
Kontroversi Kebijakan Gunting Uang Kertas Ala Sjafruddin
Ist
Sjafruddin Prawiranegara

Laporan Wartawan Tribunnews.com Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gunting Syafruddin. Apakah anda masih mengingat kebijakan moneter yang mengundang pro dan kontra pada era 1950.

Adalah Mantan Menteri Keuangan masa Soekarno-Hatta, Sjafruddin Prawiranegara pemilik kebijakan yang terkenal hingga kini tercatat dalam sejarah keuangan Indonesia.

Plt Sekjen Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan saat menjabat sebagai Menkeu pada Kabinet Syarir III, Sjafruddin mengambil kebijakan pengguntingan uang kertas dari nilai Rp 5 ke atas.

"Beliau (Sjafruddin-red) sangat terkenal dengan kebijakan moneter yang disebut Gunting Syafruddin, dimana Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang kertas De Javasche Bank dan uang Hindia Belanda (NICA) dari nilai Rp 5 keatas atau gulden, sehingga nilainya tinggal separuhnya," demikian Kiagus mengatakan dalam peluncuran buku Mr Sjafrudin Prawiranegara: Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Ia menambahkan, kebijakan pemotongan uang rupiah menjadi dua bagian ditujukan untuk dua tujuan. Bagian kiri dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan bagian kanan dapat ditukarkan dengan obligasi negara berbunga tiga persen per tahun.

Menurut keterangan Sekjen Kemenkeu ini, kebijakan ini diambil Sjafrudin untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia saat itu yang sedang terpuruk.

"Kebijakan ini mempunyai sasaran penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru. Kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan demikian menurunkan harga barang," ucapnya.

Selain itu, kebijakan tersebut, menurutnya, untuk mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp1,5 miliar.

Sjafrudin bergabung menjadi pegawai pada masa pemerintahan Jepang. Dalam perjalanan karirnya, dia tercatat tiga kali menjabat sebagai Menkeu. Pertama, tahun 1946-1947 saat kabinet Syahrir III; berikutnya saat kabinet RIS tahun 1949-1950; dan tahun 1950-1951 pada kabinet Natsir.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Ade Mayasanto
0 KOMENTAR
172141 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas