• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 20 Oktober 2014
Tribunnews.com

Golkar Akan Kirimi SBY Surat Soal Kelemahan Menkum HAM

Jumat, 11 November 2011 18:24 WIB
Golkar Akan Kirimi SBY Surat Soal Kelemahan Menkum HAM
Yogi Gustaman/Tribunnews.com
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muladi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengaku akan mengirimi surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto terkait kebijakan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang menerapkan moratorium remisi dan pengetatan pembebasan bersyarat.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Muladi mengaku, pelayangan surat ini untuk menunjukkan kelemahan Amir telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terkait kebijakannya menerapkan moratorium remisi dan pengetatan pembebasan bersyarat.

"Ini biar Presiden dan Menko Polhukam tahu. Intinya mereka akan tahu peraturan mana saja yang dilanggar Menkum HAM," ujar Muladi yang mantan Gubernur Lemhanas kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (11/11/2011). Golkar sudah melayangkan surat kepada Amir tapi jawabannya tak mendasar.

Muladi melandaskan pada UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) huruf i, menentukan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam pasal 14 ayat (1) huruf k, bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Landasan lainnya dalam Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan narapidana kasus terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dam kejahatan HAM dapat remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana.

Namun yang ada, kata Muladi, apa yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM tidak mendasarkan pengetatan PB dan moratorium remisi pada undang-undang yang ada. "Makanya Golkar protes keras terhadap kebijakan terlalu gegabah yang dilakukan pemerintah. Ini sudah abuse of power," katanya lagi.

Jawaban Amir lewat suratnya sudah diterima Golkar. Amir mengklaim pemberlakuan pengetatan PB dan moratorium remisi sudah berdasar undang-undang yang berlaku dan mempertimbangkan keadilan masyarakat. Tapi, Amir tak merinci perundang-undangan mana yang jadi rujukannya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
181784 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas