• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

UU Kesehatan Tidak Menyatakan Tembakau Haram

Senin, 19 Desember 2011 12:55 WIB
UU Kesehatan Tidak Menyatakan Tembakau Haram
net

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kesehatan RI memberikan tanggapan atas dua berita di Tribunnews.com tentang desakan UU Kesehatan, karena di dalamnya mendiskreditkan tembakau.

Berikut penjelasan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian Kesehatan, drg Murti Utami, MPH dalam rilisnya kepada Tribunnews.com.

Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan pada berita berjudul Diprotes, UU Kesehatan Nyatakan Tembakau Haram yang dimuat di portal Tribunnews.com pada 8 Desember 2011. Juga berita berjudul LPP NU Anggap Buah Impor Lebih Berbahaya Ketimbang Tembakau.

Untuk menanggapi dua berita tersebut maka kami berikan penjelasan sebagai berikut:
1. Penyusunan RPP Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah amanat pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengharuskan ketentuan tentang zat adiktif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan utamanya untuk melindungi kesehatan anak, remaja dan perempuan hamil dari bahaya merokok.

2. RPP ini sudah diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalam proses penyusunannya telah melibatkan banyak pihak.

3. Terkait dengan maraknya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk penolakan oleh Pengurus Wilayah NU Jawa Barat terhadap RPP ini, disampaikan dari beberapa permohonan judicial review terhadap ayat tembakau pada UU Kesehatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat telah diputuskan oleh MK.
 
Atas dasar itu pengaturan tembakau dan produk yang mengandung tembakau sebagai zat adiktif (pasal 13 UU Kesehatan) dan pencantuman peringatan Kesehatan berupa tulisan dan gambar (pasal 114 dan pasal 199 UU Kesehatan) yang diimplementasikan dalam RPP pada dasarnya telah memberikan kepastian dan memperkuat keberadaan RPP.

4. Materi pengaturan dalam RPP ini tidak melarang kegiatan penanaman tembakau, memproduksi rokok ataupun merokok. Pengaturan iklan, promosi dan sponsor serta penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan dengan prinsip pendekatan pengendalian untuk memperkecil dampak buruk rokok bagi kesehatan.

5. Pada UU Kesehatan pasal 13, tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan tembakau haram. Undang-undang Kesehatan tidak mengatur soal halal dan haram. Pengaturan dalam RPP adalah untuk menjabarkan perintah UU dengan memperhatikan tidak saja aspek hukum, namun juga aspek sosial kemasyarakatan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak mengedepankan kepentingan pihak asing sebagaimana diberitakan. Akan tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat luas yang berhak untuk hidup sehat di lingkungan yang bebas rokok.

Editor: Anita K Wardhani
0 KOMENTAR
195087 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas