• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 1 Agustus 2014
Tribunnews.com

Jembatan Selat Sunda Merusak Sistem Transportasi Nasional

Kamis, 12 Januari 2012 08:35 WIB
Jembatan Selat Sunda Merusak Sistem Transportasi Nasional
Sketsa Jembatan Selat Sunda

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Terbitnya Perpres Nomor 86 tahun 2011 pada tanggal 2 Desember 2011 yang baru dipublikasikan belakangan ini, menunjukkan bahwa Presiden tidak mendapatkan informasi dan data yang akurat dari pembantu-pembantunya. Hal ini terkesan sangat kuat dari adanya upaya pemerintah memaksakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) pada tahun 2014, tanpa ada hasil kajian yang memadai.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS), Sigit Sosiantomo mempertanyakan mengenai Master Plan Sistem Transportasi Nasional yang belum jelas hingga saat ini.

“Keberadaan JSS ini akan signifikan mengurangi volume penumpang dari Bandara Udara Radin Inten II di Bandar Lampung dan Bandara Udara Seray di Lampung Barat. Padahal, Bandar Udara Seray yang baru akan beroperasi tahun 2012 ini juga dibangun dengan dana APBN dan APBD yang sangat besar sejak tahun 2004. Semuanya menggunakan dana yang berasal dari pajak rakyat”, ujar Sigit kepada Tribunnews.com, Kamis(12/12012).

Sigit juga menegaskan bahwa kondisi terburuk yang akan terjadi adalah semakin memburuknya pelayanan penyeberangan di Merak-Bakauheni akibat semakin kuatnya rencana pembangunan JSS ini. Sudah hampir pasti katanya tidak akan ada pengusaha penyeberangan yang akan berinvestasi membeli kapal baru.

Padahal, dengan kondisi yang ada saat ini saja sebagian besar kapal Ferry yang melayani rute ini berusia di atas 15 tahun. Kecepatan jelajah rendah dan sangat rentan menghadapi gelombang 2-3 meter.

Akibatnya frekuensi antrian panjang terjadi semakin tinggi dan  memicu inflasi yang merugikan masyarakat dan pengusaha angkutan.

Sigit menyatakan bahwa konsep konektivitas untuk negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia seperti Indonesia harusnya justru didukung dengan harmonisasi antara armada pelayaran, penerbangan, kereta api dan moda jalan raya.
 
“Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman membangun Jembatan Surabaya-Madura (JSM). Biaya infrastruktur yang sangat besar untuk JSM ini terbukti tidak dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sebaliknya, selain menurunkan volume penumpang Ferry pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (BPWJS) yang menelan biaya hingga menembus angka 1 Trilyun Rupiah selama 4 tahun ini juga belum memberikan hasil apa-apa bagi pengembangan wilayah di kedua sisi, baik sisi Madura maupun sisi Surabaya,"jelasnya.

Sehingga menjadi sangat berdasar jika Komisi V DPR RI diberikan penjelasan dan hasil kajian mengenai JSS ini sebelum diputuskan apakah akan dilaksanakan tahun 2014 atau menunggu setelah suksesi dilakukan.

Penulis: Willy Widianto
Editor: Gusti Sawabi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
203934 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas