Jumat, 19 Desember 2014
Tribunnews.com

Korban PKI Nilai Komnas HAM Lamban Ungkap Kasus 1965

Selasa, 17 Januari 2012 12:53 WIB

Korban PKI Nilai Komnas HAM Lamban Ungkap Kasus 1965
TRIBUNNEWS.COM/NURMULIA REKSO P
Sumarsih (80), mantan ketua Gerwani Kota Bojonegoro, ikut demo di Komnas HAM, Selasa (17/01/2011).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah korban pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) menggelar aksi untuk menuntut Komisi Nasional (Komnas) HAM segera mengumumkan hasil investigasi peristiwa 1965-1966. Aksi ini digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/01/2011).

Sumarsih (80), mantan ketua Gerwani Kota Bojonegoro, Jawa Timur tahun 1950 lalu, mengaku kecewa dengan Komnas HAM yang hingga kini tak kunjung menyelesaikan kasus pembantaian dan perampasan hak sejumlah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang dianggap terkait dengan partai tersebut.

"Seperti saya, waktu itu saya tidak tahu komunis, cuma berorganisasi saja, tapi kok saya dianggap komunis," katanya.

Atas stigma tersebut, ia pun sempat merasakan dinginnya jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Malang, Jawa Timur, sejak 1968-1977. Sejumlah harta bendanya pun hilang, berikut diskriminasi yang dialami anak-cucunya hingga kini.

Beny Biki, saudara laki-laki Amir Biki, salah satu korban dalam pembantaian Tanjung Priok pada 1984 lalu, hadir juga dalam aksi tersebut. Ia pun mengaku kecewa dengan kinerja Komnas HAM saat ini. Ia menyangsikan kredibilitas Komnas HAM, yang tidak mampu mengungkap kasus 1965.

Komnas HAM sempat melakukan pemeriksaan terhadap 357 saksi korban disejumlah wilayah, dan diketahui Komnas HAM juga sudah dua kali menunda pengesahan hasil investigasi kasus 1965.

Nur Kholis, salah seorang Komisioner Komnas HAM, yang akhirnya menemui para demonstran mengatakan bahwa penyelidikan sudah hampir selesai, namun masih ada sejumlah kendala teknis.

Dalam penyelidikan Komnas HAM, kata dia, terjadi pembunuhan, pemusnahan, pemerkosaan, perampasan hak dan penghilangan orang secara paksa.

"Kita juga memasukan unsur pertanggungjawaban pidana, trerutama peranggungjawaban komando, orang-orang militer," tandasnya.(*)

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Juang Naibaho

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas