• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 17 April 2014
Tribunnews.com

Komnas Perempuan Serahkan Syarat Anggota Komnas HAM

Jumat, 3 Februari 2012 11:10 WIB
Komnas Perempuan Serahkan Syarat Anggota Komnas HAM
net

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerahkan usulan kualifikasi calon Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 kepada panitia seleksi (Pansel) Komnas HAM.

Usulan ini disampaikan oleh Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan bersama Wakil Ketua Masruchah dan sejumlah komisioner.

"Komnas Perempuan menegaskan pentingnya Pansel mengadopsi pedoman Paris Principle dalam penentuan Komisoner Komnas HAM, antara lain memastikan prinsip keberagaman dari aspek gender, agama/kepercayaan, etnisitas, usia, kedaerahan, keahlian, dan sebagainya," kata Yuniyanti dalam keterangan pers, Jumat (3/2/2012).

Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah mengusulkan agar tim seleksi mengambil langkah afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi komisioner sebagaimana dimandatkan konstitusi dan undang-undang HAM.

Yuniyanti mengungkapkan bahwa Komisioner Komnas HAM harus memiliki kepekaan dan keberpihakan terhadap persoalan ketidakadilan gender, serta tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan.

 "Termasuk bukan pelaku poligami. Itu sebagai  sebuah mekanisme nasional hak asasi manusia  (National Human Right Institution)," ujarnya.

Komnas Perempuan juga mengusulkan sejumlah kualifikasi sebagai berikut: calon komisioner memiliki rekam jejak di bidang pemajuan HAM minimal 10 tahun;  calon komisioner harus responsif terhadap isu-isu HAM, termasuk tapi tidak terbatas pada penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, serangan kepada kelompok minoritas, kekerasan dan diskriminasi atas nama agama dan praktik tradisi; calon komisioner harus memahami NHRI atau mekanisme HAM dengan segala instrumen HAM yang ada;  calon komisioner tidak sedang menjabat di dalam lembaga pemerintahan, institusi keamanan dan pertahanan, lembaga legislatif, yudikatif, maupun dalam partai politik; calon komisioner tidak terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang melakukan kekerasan atau pelanggaran HAM lainnya.(*)

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
232891 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas