• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

Kepala Daerah Ikut Demo Bisa Diberhentikan

Senin, 26 Maret 2012 19:50 WIB
Kepala Daerah Ikut Demo Bisa Diberhentikan
ist
Gamawan Fauzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ikut turun demonstrasi menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikenakan sanksi diberhentikan.

Karena, kepala daerah ataupun wakil kepala daerah tersebut telah melanggar sumpah jabatannya saat dilantik. Pasalnya, setiap kepala daerah harus patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu bentuknya Undang-Undang (UU),Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) aturan lainnya yang lingkupnya nasional.

Dan untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tertanggal 7 Februari 2012. Perpres ini menggantikan Perpres No 55 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Perpres No 9 Tahun 2006.

Penetapan ini dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar tertentu. Aturan ini terdiri dari 10 pasal dan berlaku mulai tanggal diundangkan.

“Sanksinya ada. Tapi belum saya terapkan ya. Secara UU, sumpah kepala daerah adalah taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sebab berhenti kepala/wakil kepala daerah kalau melanggar sumpah jabatan. Sumpahnya itu patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku. Kalau itu sudah menjadi Keppres, harus ditaati, kalau tidak melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah bisa diberhentikan,” demikian dituturkan Gamawan, di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Sekali lag ia mengingatkan kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah sumpah kepala daerah itu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU 32/2004 juga dijelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar sumpah jabatan.

Karenanya, ia menyampaikan agar kepala dan wakil kepala daerah tidak ikut turun melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang direncakan per 1 April mendatang.

“Kalau mau menyampaikan aspirasi sebagai anggota partai politik yang tidak setuju, silahkan, kita hormati. Tapi kalau sudah jadi kepala daerah, dia menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional. Dengan demikian dia harus tunduk kepada keputusan-keputusan tingkat nasional,” tegasnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
388031 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas