• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Sampai Kiamat Mendagri Tak Bisa Pecat Kepala Daerah

Rabu, 28 Maret 2012 10:38 WIB
Sampai Kiamat Mendagri Tak Bisa Pecat Kepala Daerah
net
Hadi Rudyatmo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak bisa memecat kepala daerah gara-gara ikut demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebab, tak ada saluran dan ketentuan yang bisa mewujudkan hasrat politik Mendagri itu. "Sampai kiamat pun Pak Mendagri tidak bisa berhentkan kepala daerah yang ikut demo menolak BBM," kata Margarito, Rabu (28/3/2012).

Margarito mempertanyakan saluran politik dan hukum ketatanegaraan yang akan digunakan Mendagri jika hendak memecat kepala daerah gara-gara berdemo seperti itu. Jika Mendagri mau menggalang anggota DPRD menggunakan interpalasi atau angket yang berujung pada rekomendasi DPRD memberhentikan kepala daerah, maka masih cara ini masalah tidak akan selesai di situ saja.

"Prosedur berikut yang harus ditempuh adalah pendapat DPRD itu harus diuji oleh MA (Mahkamah Agung). Bila MA sependapat dengan DPRD, barulah DPRD mengadakan rapat peripurna istimewa memberhentikan kepala daerah itu.. Selanjutnya, keputusan DPRD itu di kirim ke Presiden melalui Mendagri. Barulah kepala daerah bisa diberhentikan," paparnya.

Oleh karena itu, Margarito mengimbau masyarakat, khususnya kepala daerah, untuk tidak menganggap serius pernyataan mantan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi itu. "Karena mustahil Mendagri bisa memberhentikan mereka. Saya kira Mendagri tahu bahwa pernyataannya itu cuma gertakan sambal, yang tak pedas," tandasnya.

Seperti diketahui, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Keduanya merupakan pengurus daerah dari PDIP yang berdemo menggunakan atribut partai.

Mengetahui hal tersebut, Gamawan Fauzi selaku Mendagri memberikan pernyataan larangan dan ancaman pemberhentian bagi kepala daerah ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang tengah diupayakan pemerintah pusat.

Gamawan mengatakan kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa itu melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku. (Abdul Qodir)

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Gusti Sawabi
5 KOMENTAR
392461 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Arios Sandry-Kamis, 29 Maret 2012 Laporkan
    walikota dan wakil yg terpilih itu milik rakyat jd tak seharusnya berdemo menggunakan atribut parpol makanya dikritik dengan mendagri..jd saya sbg rakyat biasa meminta dibuat undang2 agar pejabat yg terpilih tidak bs duduk sbg pengurus parpol
  • yan-Rabu, 28 Maret 2012 Laporkan
    mendagri takut kalo demonstrsi yg dilakukan menolak kenaikan BBM berhasi berarti mendagri akan di gantung oleh SBY
  • andy-Rabu, 28 Maret 2012 Laporkan
    ya mendagri tak bisa memberhentikan kpl daerah hanya dprd yg bisa itupun harus ke ma dulu
  • Wong Cilik-Rabu, 28 Maret 2012 Laporkan
    Ya ini klo Mendagri dari Demokrat pasti dia bela Bossnya, mana ada dia mikirin rakyat miskin katanya kasih BLT cuma 6 bln sesudahnya. Bnyk rakyat. Yg bunuh diri dan kriminilitas meningkat krn kesulitan ekonomi. Saat ini dia msh berkuasa mestinya banyak a
  • purya-Rabu, 28 Maret 2012 Laporkan
    gamawan mau cri muka ma sibuya kali. Biar jdi cpres pd 2014 nanti
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas