• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

J Kristiadi: Kalau Kinerja Dahlan Banyak Manfaat Kita Bela

Rabu, 18 April 2012 00:59 WIB
J Kristiadi: Kalau Kinerja Dahlan Banyak Manfaat Kita Bela
IST
J Kristiadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior CSIS J Kristiadi menyatakan, politisi tak perlu latah melakukan interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Yang perlu dilihat, kata Kristiadi, apakah kinerja Dahlan memberikan manfaat kepada masyarakat, atau justru sebaliknya.

"Kalau tidak banyak, ya memang tidak ada manfaatnya. Tapi, kalau banyak manfaatnya, ya kita bela dia," ujar Kristiadi seusai diskusi UU Pemilu di Mukernas III Partai Damai Sejahtera (PDS), di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Kristiadi menganggap interpelasi terhadap Dahlan adalah tindakan aneh dan terlalu politis. Mungkin, aksi itu bentuk pencitraan, dan tidak substansial.

Mereka juseru tak mau menemani masyarakat yang sengsara dan menderita seperti sekarang ini.

"Pencitraan itu sesuatu yang palsu, dan cuma menonjolkan sesuatu yang dianggap baik, yang busuk disembunyikan. Biarkan saja seperti itu. Makanya jangan pernah percaya omongan politisi. Politisi hanya bisa dipercaya dengan melihat kelakuannya," tandasnya.

Sebanyak 38 anggota DPR mengajukan interpelasi ke pimpinan DPR, untuk mendapat penjelasan pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang berisi pendelegasian sebagian wewenang Menteri BUMN, kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Dengan Kepmen ini, Dahlan memangkas birokrasi, seperti penunjukan Direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan tanpa mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA).

Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Kebijakan Dahlan itu dianggap telah melanggar UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (*)

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
0 KOMENTAR
451231 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas