Rabu, 27 Mei 2015
Tribunnews.com

Kemenpera Gelontorkan Rp 8 Triliun untuk Rumah Buruh

Selasa, 24 April 2012 03:08 WIB

Kemenpera Gelontorkan Rp 8 Triliun untuk Rumah Buruh
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
ilustrasi perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaum buruh boleh sedikit lega. Hak-hak mereka sedikit demi sedikit dipenuhi pemerintah. Selama ini, kaum buruh banyak mengeluh soal upah tenaga kerja, baik itu UMR, kelayakan hidup dan persoalan outsourching.

Karena itu, pemerintah akan melakukan regulasi terhadap beberapa perundangan yang dianggap belum memenuhi hak-hak kaum buruh Indonesia. Harapan itu diungkapkan Menakertrans Muhaimin Iskandar di sela-sela penandatanganan kerjasama antara Kemenakertrans, Kemenpera dan Jamsostek dalam Penyediaan Perumahan Umum Bagi Pekerja Buruh di Lingkungan Perumahan Baru dengan teknologi Tepat Guna di ruang Serba Guna, Kantor Kemenakertrans, Jl Gatot Subroto, Jakarta Senin (23/4/2012).

Dalam penandatanganan yang dilakukan Menakertrans Muhaimin Iskandar,
Menteri Perumahan Rakyat H. Djan Faridz dan Direktur Utama Jamsostek Hotbonar
Sinaga ini disaksikan langsung Kapolri Jenderal Timur Pradopo, anggota Komisi IX dan KSBI (Konfederasi Serikat Buruh Indonesia).

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin mengakui, banyak persoalan buruh yang
tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

“Salah satu yang sudah kita upayakan adalah tempat tinggal layak huni untuk buruh. Masukan dari daerah-daerah mudah-mudahan bulan Juni sudah selesai. Kami juga berupaya mendorong perusahaan-perusahaan swasta ikut berperan bagi kesejahteraan buruh, dengan capaian yang layak termasuk mengenai regulasi perundangan, maupun hal outsourching,” tegasnya.

Tugas Kemenakertrans sendiri, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin
ini, mensosialisasikan berbagai program pemerintah. Baik itu program penyediaan
perumahan pekerja, melakukan pemetaan dan mendorong partisipasi perusahaan
swasta untuk segera menuntaskan persoalan buruh dan kesejahteraan di lingkungan pekerja.

Soal MOU ketiga lembaga itu, Muhaimin menegaskan, sebagai wujud koordinasi
program pelaksanaan di dua Kementerian dalam penyediaan sarana perumahan umum
guna mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan, khusunya kesejahteraan buruh.

Halaman123
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas