• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Perlu Standarisasi Parameter Kemiskinan dan Pengangguran

Jumat, 18 Mei 2012 22:51 WIB
Perlu Standarisasi Parameter Kemiskinan dan Pengangguran
Kompas
Potret kemiskinan di salah satu sudut Kota Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Dunia, International Labour Organization (ILO), dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),dalam hal ini United Nations Development Programme (UNDP), perlu menyeragamkan standar kemiskinan dan pengangguran di negara-negara anggotanya. Langkah ini dimaksudkan agar bisa memberi gambaran yang utuh dan realistis tentang kondisi pengangguran dan kemiskinan di masing-masing negara.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan hal itu saat berbicara pada Programme of the Global Meeting on the Post 2015 Framework of Development, dengan tema Growth, Sturctural, Change and Employment. Event ini diselenggarakan di
International Conference Hall, Japan International Cooperation Agency Research Intitute,Tokyo, Jepang.

Rizal Ramli sendiri berbicara dari kantor JICA Indonesia melalui fasilitas video
conference.

Menurut dia, tidak adanya patokan standar pengukuran kemiskinan dan pengangguran,membuat masing-masing negara mengklaim keberhasilan mereka di dua bidang ini secara subjektif. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diterbitkan tidak pernah menyentuh akar persoalan sehingga tidak efektif dan efisien. Akibatnya, kehidupan rakyat di negara tersebut tidak kunjung membaik dan menjadi sejahtera.

“Di Indonesia, misalnya, orang bisa disebut tidak menganggur kalau sudah bekerja minimal 1 jam per minggu. Sedangkan orang disebut tidak miskin, kalau bisa hidup dengan uang
sekitar Rp 7.050 per hari. Dengan angka-angka seperti ini, seolah-olah pemerintah sudah berhasil memerangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Padahal faktanya, kemiskinan
dan pengangguran masih menghinggapi sebagian besar rakyat Indonesia,” kata Rizal dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Jumat(18/5/2012).

Paparan Rizal Ramli itu disampaikan dalam konteks evaluasi Tujuan Pembangunan Millenium
atau Millenium Development Goals/MDGs. MDGs adalah Deklarasi Millenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB), termasuk Indonesia, yang mulai dijalankan pada September 2000. Isinya berupa delapan butir tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015.

Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,menjamin semua anak menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Willy Widianto
1 KOMENTAR
542692 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas