• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 30 September 2014
Tribunnews.com

Pasal 18 APBN-P Soal Lapindo Digugat ke MK

Selasa, 29 Mei 2012 18:03 WIB
Pasal 18 APBN-P Soal Lapindo Digugat ke MK
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Aktivis melakukan aksi unjuk rasa memperingati enam tahun bencana lumpur Lapindo, di depan Gedung Wisma Bakrie dan di depan Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasal 18 UU APBN-P Tahun 2012 soal ganti rugi kasus Lapindo, diajukan untuk diujimaterilkan dengan UUD 1945, oleh sejumlah pihak perseorangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

"Isi pasal tersebut menyangkut pembelian tanah dan bangunan, untuk area di luar peta terdampak dari semburan lumpur Lapindo," ujar Ali Azhar Akbar, penulis buku 'Konspirasi SBY-Bakrie', yang juga salah satu pemohon ,saat ditemui wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/5/2012).

Menurut Ali, dalam pasal tersebut, pemerintah yang menanggung dampak dari lumpur Lapindo yang merugikan rakyat. Sebab, pemerintah tentunya mengucurkan dana dari pajak rakyat juga, yang seharusnya demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai kesalahan fatal yang dilakukan oleh korporasi.

"Kami adalah pembayar pajak, uang itu berasal dari pajak dan bukan untuk pembiayaan akibat dari pelanggaran korporasi," kata Ali, yang juga peneliti lumpur Lapindo.

Ali menjelaskan mengapa baru mengajukan gugatan sekarang. Padahal, sejak 2006 dana tersebut sudah mengucur dari kantong pemerintah.

"Karena secara eksplisit masuk undang-undang adalah yang sekarang. Kalau tahun 2006 tidak secara eksplisit," jelasnya.

Ali beserta Letjend (Purn) Suharto dan Kasturi Sukiadi Tjuk selaku pemohon, yang juga mengaku mewakili seluruh rakyat Indonesia, menyandingkan pasal 18 UU APBN-P Tahun 2012, dengan pasal 23 ayat (1), pasal 23 C, dan pasal 23 E UUD 1945 sebagai landasan uji materiil.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, biaya untuk kawasan di luar peta berdampak ditanggung pemerintah sebesar Rp 6,2 triliun, yang sudah mengucur sejak enam tahun lalu.

Ical menegaskan, Grup Bakrie hanya menanggung kerugian yang masuk dalam peta berdampak, di luar peta terdampak adalah tanggung jawab pemerintah.

"Rp 6,2 triliun, bukan salah Lapindo karena itu diputuskan dan tidak bersalah. Yang masuk peta berdampak tanggung jawab keluarga (Bakrie), tapi yang di luar peta berdampak tanggung jawab pemerintah," jelas Ical di sela kunjungan di Ciamis, Jabar, Selasa (29/5/2012). (*)

BACA JUGA

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
3 KOMENTAR
573632 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas