Rabu, 29 Juli 2015
Tribunnews.com

Anggota DPR Setuju Keppres Soal Grasi Corby Digugat

Kamis, 7 Juni 2012 15:46 WIB

Anggota DPR Setuju Keppres Soal Grasi Corby Digugat
AFP
Schapelle Corby warganegara Australia yang menyeludukan 4,1kg ganja ke Bali dan sempat mendapat hukuman vonis 20 tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Indra mendukung upaya Gerakan Nasional Anti Narkotika(Granat) melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden(Keppres) yang memberikan grasi kepada narapidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, Kamis (7/6/2012) ini.

Pasalnya,kata Indra, penggunaan hak prerogratif Presiden dalam pemberian grasi Corby selama 5 tahun bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1997 mengenai pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaraan narkotika.

Selain itu, ia menilai pemberian grasi kepada “Ratu Ganja” yang telah diputus bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kg ganja dan divonis 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 silam juga bertentangan dengan UU Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang pengetatan pemberian remisi kepada Narapidana Korupsi, Terorisme dan Narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

“Serta juga bertolak belakang dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang melakukan moratarium/pengetatan remisi Korupsi, Terorisme, dan narkoba  beberapa waktu lalu,” kata Indra.

Politisi PKS ini menjelaskan berdasarkan hal-hal itulah dirinya yakin gugatan atas grasi Corby tersebut memiliki peluang besar untuk menang atau dikabulkan oleh PTUN.

“Saya yakin gugatan atas grasi Corby tersebut punya peluang besar untuk menang, dikabulkan oleh PTUN,” Indra optimis.

Indra menambahkan di luar persoalan benturan hukum tersebut, grasi Corby ini telah melukai rasa keadilan publik.

Halaman12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas