Setara Anggap Kriminalisasi Aan CPNS 'Ateis' Keliru

Setara Institute menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap Alexander Aan, seorang CPNS

Setara Anggap Kriminalisasi Aan CPNS 'Ateis' Keliru
Danang Setiaji/Tribunnews.com
Hendardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap Alexander Aan, seorang CPNS yang mengaku penganut ateis adalah kekeliruan. Karena apa yang dituliskan oleh Alexander dalam Facebook-nya sama sekali tidak mengandung unsur ajakan, seruan, atau penghasutan sebagaimana unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi baik dalam Pasal 28 Jo. Pasal 45 UU No. 11/2008 tentang ITE maupun dalam Pasal 156a KUHP.

"Setara Institute sama sekali tidak mendukung content (isi) postingan dalam Facebook Alexander. Akan tetapi kebebasan berpendapat
setiap warga negara harus dijamin, termasuk kebebasan Alexander," kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Selasa(12/6/2012).

Indonesia kata Hendardi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 28 I UUD Negara RI 1945 dan dalam berbagai Undang-undang diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi
oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.

Oleh karenanya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang memiliki legitimasi yuridis kokoh dalam peraturan perundang-undangan.

"Tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara bagi Alexander adalah berlebihan dan kesewenang-wenangan hukum dan aparat penegak hukum. Setara Institute mendesak agar pengadilan membebaskan Alexander dari segala tuntutan," ujar Hendardi.

Dengan menggunakan perspektif bahwa beragama dan tidak beragama lanjut Hendardi adalah hak,maka mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Alexander sesungguhnya bukanlah faktor ateisme-nya yang diadili, melainkan pendapat Alexander yang dianggap menodai agama atau mengganggu ketertiban umum. Karena itu tampak jelas bahwa
dakwaan jaksa semuanya lebih karena faktor pendapatnya tentang ketidapercayaannya kepada Tuhan yang dikemukakan melalui media Facebook.

"Jadi soal Alexander adalah soal kebebasan berpendapat yang dikirminalisasi, yang bisa mengancam siapa saja," jelasnya.

Alexander Aan atau biasa dipanggil dengan Aan, seorang Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) asal Jorong Sungai Kambut, Kenagarian Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang menjadi terdakwa karena keyakinan dirinya yang mengaku sebagai seorang ateis, dijerat dengan tiga dakwaan. Dakwaan pertama,adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Jo.

Sejak 18 Januari 2012, kasus ini bergulir dan telah sampai di penghujung proses peradilan, di mana pada 14 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro,Kabupaten Sijunjung akan memutus perkara Aan. Dengan didampingi oleh penasehat hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aan telah menjalani 12 kali sidang dengan berbagai macam agenda. Pada 7 Juni 2012, dengan tiga dakwaan, Aan kemudian
dituntut 3,6 tahun penjara.

Konstitusi RI sesungguhnya memberikan jaminan atas hak bukan mewajibkan
seseorang untuk beragama atau mewajibkan seseorang untuk memilih hak-hak yang disediakan oleh negara. Agama diatur dalam posisi sebagai hak bukan kewajiban.

Sebagai hak, agama bisa dipakai atau tidak dipakai. Jaminan dalam Pasal 28E Ayat 1 dan 2, Pasal 28I Ayat 1 UUD Negara RI 1945 sebenarnya menuntut negara dan setiap warga negara untuk membebaskan pilihan-pilihan warga negara lain untuk beragama
apapun. Dengan demikian, menjadi seorang ateis merupakan pilihan merdeka warga negara yang tidak mengambil haknya untuk beragama.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam Komentar Umum 22 tentang Pasal 18 ICCPR, Komite HAM PBB, 1993, agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa. Komentar Umum 22 juga menegaskankan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan harus mendapat perlindungan.

Berita Lainnya
Penulis: Yulis Sulistyawan
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved