• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Penasehat Wa Ode: Dakwaan JPU Tidak Jelas dan Kabur

Selasa, 19 Juni 2012 16:56 WIB

Penasehat Wa Ode: Dakwaan JPU Tidak Jelas dan Kabur
Edwin Firdaus/Tribunnews.com
Wa Ode Nurzaenab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat Hukum terdakwa Wa Ode Nurhayati dengan tegas membantah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan pada kesempatan ini, tim Wa Ode menyatakan jika dakwaan Jaksa manipulatif, lantaran tak didukung oleh fakta yang terjadi.

Sebelumnya, dakwaan jaksa mengatakan bahwa terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Haris Andi Surahman dan Syarif Achmad di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta pusat. Di mana, dalam pertemuan itu Haris meminta terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

Kemudian, atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal.

Menyikapi hal itu, PH Wa Ode, Wa Ode Nur Zaenab mengatakan surat dakwaan tersebut tidak benar.

Karena, menurut Nur Zaenab tidak ada satu bukti-pun yang menggambarkan adanya peristiwa hukum pertemuan antara terdakwa, Syarif Achmad dan Haris Surahman di Restoran Pulau Dua.

"Tidak ada fakta perbuatan terdakwa yang menyanggupinya permintaan Haris dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal," kata Nur Zaenab saat membacakan eksepsi dari Penasehat Hukum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/6/2012) siang.

Nur Zaenab pun lantas menerangkan fakta sebenarnya. Dijelaskannya, pertemuan di Restoran Pulau Dua antara terdakwa, Achmad Syarif dan Haris atas gagasan Haris untuk kepentingan politik yang bersangkutan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Di mana, Haris meminta dukungan suara pemilih dari WON Center karena dia berniat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kendari.

Selain itu, Nur Zaenab menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembahasan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah.

Sebab, saat itu, belum ada pembahasan DPID tahun anggaran 2011 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Tidak mungkin ada pernyataan kesanggupan dari terdakwa untuk mengusahakan alokasi DPID, sebagaimana dalam dakwaan JPU," terang Nur Zaenab.

Oleh karena itu, pihaknya menilai jaksa telah memutarbalikan fakta. Sehingga, terlihat perkara ini adalah upaya untuk membungkam terdakwa atau balas dendam terhadap terdakwa melalui KPK. "Dengan kata lain dakwaan Jaksa tidak jelas dan kabur," tandasnya.

Lihat Juga:

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
642522 articles 0 0
Default
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas