• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribunnews.com

Wajar Indonesia Ditempatkan Kelompok Negara Gagal

Rabu, 20 Juni 2012 20:46 WIB
Wajar Indonesia Ditempatkan Kelompok Negara Gagal
NET

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengaku tidak kaget, dan membenarkan penilaian yang dirilis The Fund for Peace (FFP), menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara, kelompok negara gagal di dunia.

Dikatakan, bila diperhatikan secara seksama, pemerintah memang telah gagal menjalankan peran dan kewajibanya.

Negeri ini diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan itu terjadi hampir di semua bidang.

Salah satu contoh, imbuhnya, di bidang penegakkan hukum dan HAM. "Rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum tercabik-cabik dan jauh dari harapan sebagai akibat prilaku menyimpang para penegak hukum," tuturnya kepada Tribun, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Selain itu, tegas anggota komisi III DPR ini lagi, law enforcement atas peraturan perundang-undangan yang ada begitu lemah dan tebang pilih. Hukum, seakan hanya tajam ke bawah, tumpul ke bawah.

Bukan itu saja, perilaku korup dan kasus korupsi terus marak merambah di seluruh lini, juga bisa menjadi indikator. Belum lagi maraknya kejahatan dan kekerasan, serta peredaran narkoba yang membuat rasa aman publik sangat terusik.

"Pemerintah kerapkali gagal memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat. Terutama, masyarakat kecil dari tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal. Yang pada akhirnya, membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan," paparnya.

Contoh kegagalan lainnya dibidang ketenagakerjaan. "Hampir setiap hari kita mendengar ada unjuk rasa buruh, sebagai akibat tidak mampunya pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik. Sehingga penyimpangan hubungan industrial marak terjadi dimana-mana," kata Indra.

Belum lagi, mengenai perlindungan terhadap TKI di negeri orang dengan beragam masalahnya. Pun demikian pekerja/buruh di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi "objek perbudakan modern" dengan tameng outsourcing dan pekerja kontrak.

"Di bidang-bidang lainnya juga pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Jadi sangat wajar dan tepat apabila The Fund for Peace (FFP) memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia," tegasnya.

Apa yang diungkap The Fund for Peace (FFP), harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk bisa berbuat dan berkontribusi lebih optimal lagi. Sehingga tujuan negara bisa benar-benar tercapai dan Indonesia tidak lagi dikelompokan sebagai negara gagal.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas